Bisnis.com, JAKARTA – Mobil listrik mini, Wuling Air ev yang baru saja diperkenalkan dianggap dapat menstimulasi elektrifikasi transportasi di Indonesia. Di saat yang sama, ada tiga kunci yang perlu dilakukan pemerintah agar kendaraan ramah lingkungan tersebut bisa tumbuh.
Pengamat otomotif yang juga dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan bahwa pengembangan kendaraan listrik (EV) Indonesia menandai pergeseran yang signifikan pada sisi kebijakan di sektor transportasi.
“Mengingat cadangan nikel Indonesia yang sekitar 23 persen cadangan dunia, secara strategis menjadikannya pemain utama di rantai pasokan EV global,” katanya saat dihubungi bisnis.com, Minggu (17/7/2022).
Dengan potensi tersebut, pemerintah berambisi untuk menjadi pemain utama EV di pasar global pada tahun 2030. Saat itu, rencana kapasitas produksi lokal dari lebih dari 600.000 unit.
Martin menjelaskan bahwa pasar EV di Indonesia masih dalam masa pertumbuhan. Ini bisa dilihat dari total penjualan pada semester I/2021. Saat itu, kontribusi mobil listrik 0,5 persen.
Di saat yang sama, pemerintah harus sadar bahwa generasi milenial sebagai bonus demografi sudah sadar akan pentingnya lingkungan hidup berkelanjutan. Sampai 2030, tambah Martin, mereka akan tumbuh pesat dan menjadi pasar potensial.
Oleh karena itu, Martin menuturkan bahwa ada tiga kunci agar kendaraan listrik dapat tumbuh signifikan di Indonesia. Pertama, pemerintah segera memberlakukan subsidi pembelian EV berbarengan dengan mengubah struktur pajak kendaraan menjadi carbon tax based.
Kedua, pemerintah dapat menekan harga jual kendaraan listrik lebih murah untuk pasar dalam negeri. Hal ini karena Indonesia punya tambang nikel terbesar di dunia.
Upaya tersebut dilakukan agar penggunaan mobil listrik makin banyak sehingga produksinya bisa lebih murah meski tanpa subsidi. Dengan begitu, harapan EV setara dengan harga mobil BBM pada 2026 bisa tercapai.
Terakhir adalah kerja sama dengan perusahaan rintisan di bidang jasa transportasi daring atau ride hailing. Mereka dapat mengoperasikan kendaraan listrik dalam jumlah masif.
Demi mencapainya, tambah Martin, perlu dukungan insentif. Bantuan tersebut tidak hanya menggratiskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bebas ganjil-genap saja, tapi juga mendiskon harga jual yang dibiayai pemerintah.
“Ini sebagaimana banyak dilakukan oleh negara-negara maju hingga populasi EV sampai pada tingkat yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri,” terangnya.
