Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai masih perlu memberikan insentif tambahan dan kebijakan pendukung untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan insentif bagi pengembangan mobil listrik di Indonesia berupa keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) perlu didukung dengan kebijakan pemerintah lainnya.
Menurut Bebin, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada sektor perbankan agar bisa lebih aktif memberikan kredit untuk kendaraan listrik.
"Penghapusan pajak untuk kendaraan listrik berjenjang untuk kendaraan hybrid juga. Perlu juga dukungan finansial dari perbankan seperti uang muka [down payment/DP] dan bunga yang lebih rendah dari kendaraan berbahan bakar fosil sehingga memberi semangat lebih besar bagi masyarakat untuk beralih," kata dia dalam keterangan resmi, Senin (4/4/2022).
Dia pun mengusulkan agar uang muka untuk kredit kepemilikan kendaraan listrik bisa diberikan setengah dari ketentuan DP kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, dia berharap bunga kredit yang dikenakan harus lebih rendah dari kendaraan BBM.
Bebin juga berharap tenor kredit untuk kendaraan listrik harus diatur lebih panjang sehingga bisa menekan besaran cicilan yang harus dibayar per bulannya.
Baca Juga
"DP separuh, bunga dua persen di bawah kendaraan berbahan bakar fosil. Tenor lima tahun, sesuaikan dengan masing-masing merek. Secara keseluruhan menjadi terjangkau," ujarnya.
Di samping itu, lanjut Bebin, pemerintah juga perlu memperbanyak tempat pengisian daya kendaraan listrik, baik itu di rumah pemilik kendaraan listrik maupun di tempat-tempat umum.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada PLN dalam menyiapkan tempat pengisian daya listrik seperti yang sudah BUMN tersebut lakukan dengan layanan home charging dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Taranyar, PLN sudah menyiapkan SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Bali yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2022 lalu. Fasilitas pengisian daya kendaraan listrik super cepat ini disiapkan untuk mendukung gelaran KTT G20 di Pulau Dewata.
"Untuk tarif listrik sudah murah. Penyebaran [SPKLU] masih perlu dibanyak tempat seperti hotel, cafe, mal, rumah sakit, pompa bensin, parkir umum dan lain-lain," ujarnya.
Bebin juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam menangani perawatan dan perbaikan kendaraan listrik. Pasalnya, dengan semakin masifnya peralihan kendaraan berbahan bahan fosil dan kendaraan listrik nantinya maka akan membutuhkan kesiapan SDM yang mumpuni.
"Perlu dipikirkan bengkel yang ada sekarang harus beralih dari perbaikan mekanis ke pengetahuan kelistrikan untuk segi pemeliharaan dan perbaikan. Perubahan diperlukan untuk move on," kata Bebin.
Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dan negara. Salah satunya, masyarakat bisa hemat biaya pembelian bahan bakar kendaraan.
"Yang secara langsung akan dirasakan masyarakat adalah biaya per kilometer yang turun drastis lebih dari 70 persen, belum lagi dibebaskan dari rutinitas pemeliharaan atau tidak service rutin," ucapnya.
