Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan peta jalan baru untuk pengembangan mobil listrik dan motor listrik.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Sony Sulaksono mengatakan bahwa peta jalan yang disusun pada 2019 tengah direvisi, terutama untuk menyesuaikan penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Pasalnya, penghitungan TKDN dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 16/2011 yang berdasarkan biaya akan sangat memberatkan industri otomotif.
"Kami menyadari kalau mengikuti peraturan berbasis cost, menjadi sangat berat di otomotif karena bahan baku utama untuk material baja, baja paduan, ini masih sangat bergantung dari luar," katanya dalam webinar, Jumat (15/10/2021).
Sony mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Maritim dan investasi untuk penyesuaian ketentuan tersebut. Adapun terkait dengan target dan angkanya tidak akan diubah.
Dalam tahap awal, pemerintah melalui berbagai lembaga pelat merah akan menjadi pihak pertama yang menyerap kendaraan listrik produksi industri dalam negeri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pada 2030 pembelian EV oleh pemerintah akan mencapai 135 ribu unit untuk roda empat dan 400 ribu unit untuk roda dua pada 2030.
Produksi kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton pada kendaraan roda empat, dan 1,1 juta ton dari kendaraan roda dua pada dekade mendatang.
Agus mengakui diperlukan inovasi lebih dalam agar baterai kendaraan listrik yang saat ini berbahan baku nikel akan lebih murah dan kompetitif sehingga dapat terserap pasar.
"Indonesia harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan yang berdampak pada harga yang lebih murah, energi yang dihasilkan lebih tinggi, dan waktu pengisian yang lebih singkat," ujar Agus.
