Bisnis.com, JAKARTA - Industri kendaraan komersil diyakini bakal terkena imbas positif dari kebijakan pemerintah yang menertibkan truk obesitas atau zero over dimension over load (ODOL).
Hanya saja, dampak positif itu tidak dapat langsung dirasakan pada tahun ini.
Duljatmono, Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (KTB), distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus (MFTBC), mengatakan permintaan pasar akan truk baru tidak serta merta langsung melonjak saat zero ODOL diterapkan.
“Kalau dalaam jangka panjang karena ketaatan ini diterapkan otomatis angkutan standar dan standar itu membutuhkan unit lebih banyak karena over loading sebelumnya harus dikonversikan kepada unit atau angkutan baru jadi meninbulkan demand baru,” kata Duljatmono kepada Bisnis, Selasa (18/2/2020).
Pasalnya ada sejumlah variabel lain yang saling berkaitan dalam hal pertumbuhan industri kendaraan komersil. Permintaan pasar, kata Duljatmono masih tetap bergantung pada kondisi ekonomi Indonesia.
“Cuma pertambahan volume tidak dalam waktu dekat ini misalnya volume langsung melipat tidak, karena ada hubungan dengan kondisi ekonomi. Jadi tidak serta merta akan menimbulkan demand dalam waktu pendek,” katanya.
Baca Juga
Namun, dia yakin aturan ini dapat menggenjot permintaan pasar terhadap truk dalam kurun satu tahun setelah zero ODOL diterapkan. Sayangnya, Duljatmono masih belum berani memproyeksi berapa peningkatan permintaan akan truk baru pasca-aturan ini diberlakukan.
“Mungkin beberapa tahun ke depan, kalau mulai diterapkan misalnya pada 2021 konsisten seperti apa yang diumumkan sebelumnya, ya setelah 2021 akan timbul volume itu.” ujarnya.
Terpisah, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), selaku distributor utama kendaraan Hino di Indonesia menyatakan hal yang sama. Menurut Direktur Penjualan dan Promosi PT HMSI Santiko Wardoyo dampak positif ini harus beriringan dengan kondisi ekonomi yang stabil.
“Belum ada proyeksi (pertumbuhannya). Soalnya tergantung dari kondisi ekonomi juga,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah bakal memberikan kepastian soal polemik pemberlakuan kebijakan ODOL pada pekan ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan akan mendengar referensi langsung dari Menteri Perindustrian sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pelonggaran yang dapat diberikan.
