Produsen Minta Mobil Listrik Tak Dikenai Aturan Ganjil-Genap

Pelaku industri otomotif berharap mobil listrik nantinya dapat dibebaskan dari aturan ganjil genap yang saat ini berlaku.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 21 Agustus 2019  |  12:20 WIB
Produsen Minta Mobil Listrik Tak Dikenai Aturan Ganjil-Genap
ilustrasi. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri otomotif berharap mobil listrik nantinya dapat dibebaskan dari aturan ganjil genap yang saat ini berlaku.

"Sama seperti di China, mobil listrik tidak ada batasan pelat ganjil-genap. Kami harapkan juga bisa diterapkan di Indonesia," ujar Director of Sales Centre PT Sokonindo Automobile (DFSK) Alex Pan, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, insentif di luar pajak diperlukan agar animo masyarakat pada mobil listrik semakin tinggi.

Para pelaku industri otomotif saat ini masih menunggu aturan turunan dari Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), mengatakan pihaknya masih menunggu aturan selanjutnya yakni yang mengatur pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan peraturan terkait produksi. Menurutnya, semua regulasi mulai dari Perpres hingga aturan yang mengatur insentif pajak disusun untuk mendukung proses elektrifikasi kendaraan di industri otomotif Indonesia.

"Tujuan perpresi ini kan ingin idustri otomotif kita bisa memproduksi mobil terelektrifikasi dan juga masuk ke market Indonesia 20% pada 2025. Untuk mencapai itu tidak mungkin tanpa insentif dari pemerintah," ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Jimmi menilai bila dua aturan tersebut diterbitkan dan isinya sesuai dengan perkiraan Toyota, maka dia optimistis dapat mencapai target 20% produksi mobil listrik pada 2025.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan insentif pajak berupa PPnBM sudah dibahas antara kementerian terkait dan secara substansi sudah selesai dan bisa dikenai sebesar 0%. Insentif lain terkait yang menjadi kewenangan daerah seperti bea balik nama kendaraa bermotor (BBNKB) saat ini juga sedang dikoordinasikan dengan daerah terkait.

"Saya sudah mulai berbicara dengan Gubernur DKI dan Bali. Jadi daerah itu kita dorong jadi pilot project," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Mobil Listrik

Editor : Galih Kurniawan
KOMENTAR


0 Komentar
Urut berdasarkan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top