Kemenperin Rilis Aturan Pelumas Wajib SNI

Setelah sempat tertunda, Kementerian Perindustrian akhirnya secara resmi merilis aturan pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas yang ditetapkan pada 5 September 2018.
Thomas Mola | 24 September 2018 16:57 WIB
Petugas menata drum yang akan diisi pelumas di Pabrik Pertamina Lubricants, Gresik, Jawa Timur, Selasa (18/4). - Antara/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA—Setelah sempat tertunda, Kementerian Perindustrian akhirnya secara resmi merilis aturan pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas yang ditetapkan pada 5 September 2018.

Kehadiran aturan tersebut diklaim bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing industri pelumas nasional.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.25/2018 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, pemerintah mewajibkan semua pelumas yang beredar di Tanah Air baik produksi dalam negeri ataupun impor wajib memberlakukan SNI.

"Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara wajib," tulis pasal 6 aturan tersebut.

Aturan tersebut juga menyebutkan, untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas (SPPT-SNI), produsen pelumas mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas yang ditunjuk oleh Menteri.

Untuk mendapatkan SPPT-SNI tersebut, produsen juga harus memenuhi persyaratan administratif terkait perusahaan. Adapun,bagi perusahaan asing, wajib menunjuk salah satu perwakilan di Tanah Air sebagai importir dan hanya melakukan importasi Pelumas dari produsen luar negeri yang melakukan penunjukkan.

Selain itu, Pelumas yang beredar wajib mencantumkan logo SNI. Produsen dalam negeri dan importir pelumas menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap mutu Pelumas yang beredar.

Adapun, jika tidak melanggar ketentuan, pemerintah menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan UU No.3/2014 tentang Perindustrian. Saksi tersebut disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Pelumas.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sni wajib, Industri Pelumas

Editor : Fatkhul Maskur
KOMENTAR


0 Komentar
Urut berdasarkan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top