Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengadilan Perintahkan Tata Motors Kembalikan Lahan Petani

Pengadilan Tinggi Negeri India telah memerintahkan produsen Jaguar Land Rover, Tata Motors Ltd., untuk mengembalikan lahan yang disewa untuk mendirikan pabrik produksi kepada para petani.
Pengadilan Tinggi Negeri India telah memerintahkan produsen Jaguar Land Rover, Tata Motors Ltd., untuk mengembalikan lahan yang disewa untuk mendirikan pabrik produksi kepada para petani./Bloomberg
Pengadilan Tinggi Negeri India telah memerintahkan produsen Jaguar Land Rover, Tata Motors Ltd., untuk mengembalikan lahan yang disewa untuk mendirikan pabrik produksi kepada para petani./Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Tinggi Negeri India telah memerintahkan produsen Jaguar Land Rover, Tata Motors Ltd., untuk mengembalikan lahan yang disewa untuk mendirikan pabrik produksi kepada para petani.

Pabrik tersebut diketahui untuk memproduksi Nano, mobil yang diklaim paling murah di dunia pada saat itu.

Para petani diharuskan sudah menerima tanah mereka kembali dalam kurun waktu 12 pekan, berdasarkan hasil putusan pengadilan pada Rabu.

Keputusan itu memunculkan sejumlah risiko yang menghalangi upaya Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja.

Meski harus mematuhi undang-undang federal pertanahan, dirinya menaruh harapan kepada para pemerintah negara bagian India untuk menerapkan langkah-langkah dalam proses akuisisi lahan yang lebih mudah.

Kasus ini terkait dengan pembelian lahan tersebut oleh pemerintah pusat sebelum lahan tersebut disewakan ke pihak Tata Motors. Melalui email resminya, pihak Tata Motors akan mempelajari dahulu putusan tersebut sebelum memberikan komentar ke publik.

Sebelumnya pada Oktober 2008, Tata Motors telah meninggalkan lokasi pabrik tersebut setelah aksi protes keras dari para petani terkait pembebasan lahan.

Selain itu pemerintah negara bagian  Bengal Barat yang baru, mencoba untuk merebut lahan tersebut di tahun 2011, namun telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Calcutta yang memutuskan bahwa upaya pemerintah tersebut dianggap tidak konsisten dengan undang-undang federal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yusran Yunus
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper