Bisnis.com, SINGAPURA: Polemik soal mobil murah kian ramai terutama terkait dengan dampaknya bagi kemacetan di Jakarta.
Mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pun angkat suara. Di sela-sela kunjungannya ke Singapura dalam rangka menghadiri Singapore Summit, Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menyampaikan pendapatnya soal kebijakan LCGC alias low cost green car.
Berikut ini pernyataan JK yang disampaikan kepada Bisnis, Kompas, dan Antara pada Jumat malam (20/9).
Sekitar 10 tahun yang lalu orang selalu bertanya mengapa harga mobil di Indonesia lebih mahal daripada negara lain. Selalu saja itu keluhannya.
Sekarang ada mobil murah kok diprotes lagi. Mahal kita protes, murah kita protes.
Kalau nanti mobil murah dilarang di Jakarta itu akan menimbulkan diskriminasi yang berbahaya.
Seakan-akan orang yang mampu diberi kesempatan memiliki mobil sementara orang yang pas-pasan jangan punya mobil. Itu berbahaya. Jakarta makin tidak adil.
Lalu bagaimana solusinya? Pertama, kasih pajak tinggi saja. Tapi semua kena baik mobil mahal maupun mobil murah.
Kedua, orang beli mobil itu di mana pun tidak memakai dua mobil sekaligus. Kalau dia pakai mobil murah, maka mobil mahalnya ditinggal di rumah. Tidak dua-duanya dipakai.
Ketiga, mobil murah itu menghabiskan kira-kira 6 meter persegi luas jalan. Di lain pihak, mobil mahal itu menghabiskan 9 m2-10 m2. Artinya, kalau semua orang pakai mobil murah, tidak semacet semua pakai mobil mahal, walaupun antre.
Sebenarnya pabrikan mobil itu lebih untung jual mobil mahal. Ini kan dikatakan kepentingan pabrikan mobil. Katakanlah keuntungannya 5%, kan 5% dari Rp200 juta lebih besar daripada 5% dari Rp70 juta.
Bandingkan dengan motor. Harga mobil murah itu kira-kira sama dengan harga empat atau lima motor.
Namun tidak semua orang bisa beli.
Ada dua cara orang membeli mobil. Mobil pertama pada orang mampu tetap saja pilih yang harga mahal. Tapi mobil kedua, untuk anaknya, dia pilih yang murah.
Nah, orang yang kurang mampu, mobil pertamanya pilih yang murah.
Saya setuju concernnya jangan macet, tetapi diatasinya dengan cara transportasi publik. Ini sebenarnya masalah keputusan. Bukan hal yang baru.
Sejak dulu sudah tahu begitu.
Jadi begini, soal mobil murah, kalau nanti ada diskriminasi itu bahaya. Lain kali daerah bisa bikin aturan, misalnya mobil mahal tidak boleh ada di Makassar. Nanti negeri ini jadi terpecah belah. (ra)
