JAKARTA--Persaingan antar agen tunggal pemegang merek kendaraan semakin berdarah-darah pada tahun ini karena produksinya terus meningkat, tetapi pangsa pasarnya cenderung stagnan dengan kemampuan daya beli yang relatif tertekan oleh berbagai kebijakan baru regulator.
Seluruh agen tunggal pemegang merek (ATPM) berusaha meningkatkan volume produksi sesuai dengan kapasitas terpasang pabriknya untuk mendukung pencapaian target pemasaran produk yang ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun lalu.
Davy J. Tuilan, Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, ATPM Suzuki, mengatakan optimistis situasi ekonomi dalam negeri akan terjaga tetap stabil sebagai wujud keberhasilan pemerintahan sekarang dengan mempertahankan pertumbuhan ekonommi di atas 6,3%.
"Melihat perkembangan situasi ekonomi nasional yang relatif stabil maka industri otomotif akan terdorong untuk terus tumbuh, produksinya meningkat dari tahun lalu," katanya menjawab Bisnis di Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Menurutnya, pemerintahan sekarang berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri agar dinilai berhasil dan dapat memenangi pemilihan umum pada 2014. Kondisi yang demikian itu sangat menguntungkan bagi perkembangan industri otomotif nasional.
Adapun tantangan yang dihadapi ATPM pada 2013, lanjutnya, adalah persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan pangsa pasarnya produnyanya masing-masing, yang kian diperparah oleh kemampuan daya beli konsumen yang semakin tertekan oleh imbas kebijakan baru dari regulator.
Jongkie D. Sugiarto, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, mengatakan industri otomotif dibayang-bayangi oleh dampak dari sejumlah kebijakan baru dari regulator yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi atau pun penjualan produk.
Kebijakan itu antar lain kenaikan tarif dasar listrik dan gas, upah minimum, rencana penghapusan atau pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi, dan depresiasi nilai tukar rupiah.
Menurutnya, kebijakan regulator menerapkan batas menimim uang muka kredit kendaraan bermotor sejak Juni 2012 yang segera diikuti oleh lembaga keuangan syariah juga akan memberatkan konsumen.(msb)