Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Marak Mobil Listrik China, DPR Dorong Industri EV Dalam Negeri

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soepano meminta pemerintah mendorong industri mobil listrik dalam negeri yang saat ini masih dikuasai China.
Mobil listrik BYD tipe M6 diluncurkan dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024/Bisnis-Lukman Nur Hakim
Mobil listrik BYD tipe M6 diluncurkan dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024/Bisnis-Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soepano menilai masuknya mobil listrik China merupakan kejelian produsen negeri tirai bambu tersebut dalam melihat kesempatan di pasar otomotif Indonesia. 

Eddy menyampaikan fenomena maraknya mobil listrik ini jangan sampai membuat konsumen otomotif Indonesia hanya menjadi target pasar dari produsen mobil listrik China ini. 

Pemerintah Indonesia, kata Eddy, tidak boleh lengah dan terlena dengan maraknya mobil listrik ini. Peluang ini harus pemerintah dimanfaatkan untuk membangun industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Produsen mobil listrik yang saat ini banyak mendapatkan insentif pemerintah, baik fiskal maupun non fiskal, wajib membangun fasilitas produksi otomotif mereka di Indonesia sebelum memasarkan lebih banyak lagi kendaraan roda empat yang masih diimpor langsung dari negeri jiran," kata Eddy dalam keteranganya, Rabu (31/7/2024).

Sekjen dari Partai Amanat Nasional ini melihat perlu adanya political will yang kuat dan berani dari pemerintah Indonesia untuk membangun posisi tawar dengan China untuk membangun industri kendaraan listrik di Indonesia.

Salah satu caranya dengan mewajibkan produsen asal China tersebut untuk membangun industri otomotif di Indonesia, mempekerjakan putra-putri Indonesia dan melakukan transfer teknologi agar berada dalam sebuah skema win-win situation.

Namun, pemerintah Indonesia juga harus memberikan batasan waktu pada produsen kendaraan listrik membangun pabrikan di dalam negeri. 

"Kalau sampai jangka waktu yang ditentukan tidak ada pabrikan yang dibangun, maka segera cabut berbagai insentif yang mereka nikmati atau kenakan bea masuk atas produk yang masuk ke  pasar Indonesia," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper