Bisnis.com, JAKARTA – Dalam perayaan ulang tahun kota Jakarta ke-496, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Hal itu diumumkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada Kamis (22/6/2023) di laman pemerintahan maupun sosial media resmi.
Pemutihan sanksi administrasi ini meliputi :
1. Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah
3. Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai tanggal 22 Juni 2023.
Baca Juga
Kemudian, kemudahan dari pemerintah melalui kebijakan ini merupakan komitmen agar masyarakat, khususnya terdampak di tahun-tahun pandemi Covid-19 akan memberi keringanan.
Secara lebih luas, aturan ini diharapkan dapat memacu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Apalagi, dengan membayar pajak bisa berkontribusi dalam pembangunan kota Jakarta.
“Dengan adanya langkah-langkah positif seperti ini, pemilik kendaraan sekarang dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah dan turut berkontribusi dalam pembangunan Jakarta,” tulis Bapenda dalam keterangan resmi pada Kamis (22/6/2023).
