Bisnis.com, JAKARTA – Kemenkomarves yang dikepalai oleh Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran pemerintah lainnya masih berkeliling mengunjungi investor-investor potensial dari kalangan pabrikan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Pusat baru-baru ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menceritakan mengenai upaya tersebut.
“Pemerintah sudah bertemu dengan beberapa pabrikan global seperti BYD dan Chery dari China, dan Tesla dari Amerika Serikat [AS]. Termasuk Wuling dan Hyundai agar melakukan ekspansi produk di Indonesia,” kata Rachmat belum lama ini.
Menurut penjelasannya, upaya pemerintah mencari dana ke pabrikan EV global tidak lepas dari pentingnya peran kendaraan listrik dalam mendukung proses transisi energi di Tanah Air.
Sebab, penggunaan kendaraan listrik secara masif dikatakan dapat mengurangi produksi emisi karbon yang selama ini dihasilkan oleh proses pembakaran di kendaraan berbahan bakar fosil dalam jumlah signifikan.
Isu lingkungan dan perubahan iklim juga memunculkan tren permintaan masyarakat terhadap produk-produk yang lebih bersih serta berkelanjutan. Termasuk, terhadap produk transportasi.
Baca Juga
“EV akan mendorong proses ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini, sudah banyak teknologi yang bisa mendaur ulang baterai lithium ion dengan recovery rate 95-99 persen,” katanya.
Namun demikian, upaya RI menggaet investor bukannya tanpa kendala berarti. Salah satu kendala yang dinilai Rachmat paling berat adalah kompetisi dengan negara tetangga yang juga tidak kalah gencar mengejar modal.
Mengacu kepada bahan paparan Kemenkomarvest mengenai perbandingan program kebijakan terkait EV antara RI dan negara-negara tetangga, kompetitor utama seperti Thailand dan Malaysia ternyata bergerak lebih agresif.
Sebagai contoh, Thailand. Tidak hanya memberlakukan pembebasan bea masuk EV, Negeri Gajah Putih yang sudah mendapatkan investasi dari BYD, Mitsubishi Motors, dan Horizon, memberikan insentif cash kepada konsumen sejak awal 2022.
Kebijakan yang sama juga diberlakukan oleh Malaysia pada Februari 2023, yang juga sudah mengunci investasi dari 2 pabrikan terkenal, yakni Mercedes Benz dan Volvo.
Sebernarnya, kata Rachmad, kebijakan EV di Indonesia mulai setara dengan negara tetangga dengan adanya penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 1 persen. Namun, persaingan untuk menarik investasi diyakini akan tetap sengit.
Mengacu kepada perhitungan pemerintah dengan insentif yang ditawarkan, ungkapnya, harga produk EV yang dijual di dalam negeri diperkirakan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Yakni, di kisaran 2,1 persen - 3,9 persen.
“Hal-hal seperti harga produksi yang lebih tinggi menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah pada saat keliling mengajak pemain manufaktur EV masuk ke Indonesia,” tuturnya.
Itu baru investasi yang diperlukan untuk kendaraan listrik.
Sementara itu, Indonesia setidaknya memerlukan dana hampir US$90 miliar untuk menyukseskan misi transisi energi secara keseluruhan dalam beberapa dekade ke depan.
Adapun, RI memerlukan sekitar US$50 miliar untuk bertransformasi menuju energi baru terbarukan (EBT), serta US$37 miliar untuk sektor kehutanan, guna lahan, dan karbon laut.
