Bisnis.com, JAKARTA - Kemampuan negara dalam menangani pandemi Covid-19 dinilai menjadi langkah paling tepat untuk memulihkan sektor otomotif, ketimbang bersandar pada wacana relaksasi pajak mobil.
Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra, mengatakan bahwa terlepas dari wacana relaksasi pajak mobil, kemampuan negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19 merupakan jurus jitu untuk memulihkan pasar otomotif nasional.
Amelia mencontohkan bahwa Korea Selatan, sebagai salah satu negara yang paling cepat menangani Covid-19 telah menikmati pertumbuhan penjualan mobil di pasar domestiknya.
"Intinya adalah health view akan jadi pertimbangan. Jadi, pasar naik atau turun bukan berdasarkan pada insentif pajak yang diberikan pemerintah, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana menangani pandemi di negara tersebut," ucap Amel dalam diskusi daring baru-baru ini.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel kendaraan roda empat atau lebih sepanjang Januari - September 2020, turun 46,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 354.994 unit.
Pada saat bersamaan, penjualan dari pabrik ke dealer (wholesales) turun hingga 50,8 persen, atau hanya mencatatkan penjualan sebanyak 372.046 unit.
Baca Juga
Pelemahan yang dialami sektor otomotif membuat Kementerian Perindustrian mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk merelaksasi pembelian mobil baru. Namun, sejak wacana digulirkan, pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut.
Amelia meyakini bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil keputusan terbaik bagi industri otomotif Tanah Air
"Saya percaya Ibu Sri Mulyani mengambil keputusan bukan demi mencari popularitas, dia pasti sudah memikirkan secara masak sampai akhirnya diputuskan iya atau tidak," ujarnya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier berharap Kemenkeu tidak terlalu lama memutuskan kebijakan tersebut agar industri otomotif dapat kembali menggeliat.
"Mudah-mudahan Kementerian Keuangan tidak terlalu lama mengeluarkan kebijakannya dan kami minta sampai Desember saja, untuk diungkit sementara. Ini yang menjadi bagian kami untuk upaya recovery," ujarnya.
