Bisnis.com, JAKARTA - Berlarutnya pemberlakuan pajak mobil 0 persen diperkirakan membuat konsumen menunda pembelian. Pemerintah diharapkan mempercepat kebijakan itu guna menggerakkan perekonomian.
Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengatakan wacana pembebasan pajak yang terlalu lama memungkinkan konsumen menunda pembelian, khususnya di segmen kendaraan penumpang.
"Dengan wacana yang terlalu lama bisa menunda pembelian di kendaraan penumpang. Padahal, pajak penjualan atas barang mewah [PPnBM] untuk komersial 0 persen," ujarnya, Kamis (1/10/2020).
Segmen kendaraan komersial cukup berbeda dibandingkan kendaraan penumpang, sebab konsumen di segmen itu membeli kendaraan untuk menopang kegiatan bisnis. Sementara itu, 45 persen penjualan Suzuki berada di segmen penumpang.
"Jadi, kalau kondisi makin susah, wacana berlarut-larut bisa membuat susah produsen," tuturnya.
Kementerian Perindustrian telah mengusulkan relaksasi pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru. Namun, usulan tersebut masih dalam tahap awal untuk mendapatkan persetujuan banyak pihak.
Baca Juga
Adapun, komponen pajak kendaraan bermotor terdiri atas PPnBM, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN).
Donny menyatakan relaksasi pajak dari pemerintah dapat meningkatkan kinerja penjualan dari para produsen otomotif. Dengan demikian, proses pemulihan di sektor otomotif bisa semakin cepat.
Di Malaysia, pembebasan pajak mobil baru telah menunjukkan indikasi positif. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan penjualan mobil pada Agustus 2020 meningkat 3 persen secara tahunan.
MAA mencatat, kinerja penjualan mobil di Malaysia pada Agustus 2020 mencapai 52.800 unit dari 51.148 unit pada bulan yang sama tahun lalu.
Pembebasan pajak penjualan mobil baru di Malaysia telah dimulai pada 15 Juni dan berlangsung hingga 31 Desember 2020. Dengan catatan, pembebasan pajak 100 persen untuk model rakitan lokal dan pembebasan 50 persen bagi produk impor.
