Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Percepat Pemulihan, Menperin Minta Relaksasi Pajak Mobil Baru Segera Diterapkan

Menteri Keuangan diminta untuk segera menerapkan relaksasi pajak kendaraan bermotor mobil mengingat kinerja pasar otomotif yang melambat berdampak multiplier effect luas.
Fatkhul Maskur
Fatkhul Maskur - Bisnis.com 15 September 2020  |  08:53 WIB
Industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya.  - Bisnis/Rachman
Industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. - Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan diminta untuk segera menerapkan relaksasi pajak kendaraan bermotor mobil untuk mempercepat pemulihan sektor otomotif yang memiliki multiplier effect luas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

“Oleh karena itu kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya, Senin (15/9/2020).

Menperin mengaku telah mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru ke level 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk menstimulasi pasar dan mendorong pertumbuhan sektor otomotif di masa pandemi Covid-19.

Relaksasi diusulkan untuk diterapkan hingga Desember 2020.

Menperin menjelaskan, upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya yakni untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.

“Kalau kami beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” terangnya.

Menteri AGK mengungkapkan, aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. “Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak,” imbuhnya.

Relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

“Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulasi daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kami ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik,” paparnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15 persen hingga 70 persen untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri otomotif pajak kendaraan bermotor
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top