GIIAS 2018: Dorong Ekspor, Pemerintah Siapkan Insentif

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha, termasuk kepada pelaku industri otomotif Indonesia.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 02 Agustus 2018  |  13:49 WIB
GIIAS 2018: Dorong Ekspor, Pemerintah Siapkan Insentif
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan), Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi (kiri), dan Gubernur Banten Wahidin Halim menekan tombol sebagai tanda dibukanya pameran otomorif kelas dunia Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, di Tangerang, Banten, Kamis (2/8/2018). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha, termasuk kepada pelaku industri otomotif Indonesia.

Jokowi mengatakan insentif ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah untuk memacu daya saing produk otomotif Indonesia, terutama di luar negeri.

"Industri yang berorientasi ekspor nanti kami siapkan insentif-insentif agar bisa terus meningkat," ujarnya seusai menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (2/8/2018).

Beberapa kebijakan yang disebut sedang disiapkan antara lain tax holiday yang lebih agresif, tax allowance, dan super deduction.

"Kegiatan perusahaan untuk vokasi bisa dipotong 200% dari penghasilan yang kena pajak. Tapi, ini masih dalam kajian di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tambah Presiden.

Menurutnya, regulasi-regulasi di bidang perpajakan masih terus dikalkulasi karena pemakaiannya pun juga harus didefinisikan lagi agar tepat sasaran.

"Ini sudah delapan bulan kami kalkulasi. Kami kaji agar segera bisa kami keluarkan untuk mendorong industri otomotif kita," terang Jokowi.

Selain pemberian insentif, Presiden menyebut pemerintah juga aktif untuk menyelesaikan persoalan hambatan perdagangan bagi produk-produk otomotif Tanah Air.

Ketika produk otomotif mendapatkan hambatan untuk masuk Vietnam misalnya, pemerintah bahkan mengajukan keberatan sehingga persoalan dapat segera diselesaikan.

"Ada masalah non barrier [Vietnam], nanti ketemu lagi saya selesaikan," tuturnya.

Pada awal tahun ini, Pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan Decree 116 yang mengharuskan kendaraan diperiksa ulang ketika masuk ke negaranya. Hal ini membuat eksportir Indonesia tidak berani mengirimkan kendaraannya ke sana dan berujung pada nihilnya pengapalan mobil ke negara tersebut selama semester I/2018.

Berdasarkan data Gaikindo, pengapalan mobil secara utuh (Completely Built Up/CBU) dari Indonesia selama Januari-Juni 2018 tercatat 110.135 unit atau lebih rendah 2,77% (3.132 unit) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 113.267 unit.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
industri otomotif, GIIAS 2018

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


0 Komentar
Urut berdasarkan
Top