Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China diperkirakan akan menyetop perluasan kebijakan pelarangan pembelian kendaraan ke kota-kota kecil karena saat ini pemerintah bergantung pada pasar otomotif terbesar ini untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini 7 kota di China termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen telah menerapkan pembatasan jumlah pelat nomor kendaraan baru yang dikeluarkan setiap tahunnya guna mengontrol pertumbuhan populasi kendaraan di tengah semakin memburuknya polusi udara akibat padatnya lalu lintas.
"Pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mereka harus membutuhkan tingkat penjualan kendaraan yang kuat pada saat seperti ini," kata Cui Dongshu, Secretary General of China's Passanger Car Association.
"Kami tidak berpikir akan ada lebih banyak kota yang membatasi pembelian kendaraan selama lima tahun ke depan," tambahnya.
Kebijakan pembatasan kendaraan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi buruknya polusi udara di sejumlah kota-kota besar di China, namun di lain pihak China saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi terlemah dalam seperempat abad yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kontradiktif untuk memotong pajak pembelian mobil tahun lalu guna meningkatkan penjualan.
Para produsen mobil terguncang karena sejumlah pasar utama China seperti Beijing dan Guangzhou menerapkan kuota tahunan berturut-turut untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Pemerintah China telah memangkas pajak pembelian untuk sejumlah kendaraan penumpang pada Oktober silam untuk memperkuat industri otomotif setelah penjualan merosot untuk lima bulan berturut-turut di tengah anjloknya bursa saham di China.
Upaya ini telah menghidupkan kembali permintaan kendaraan dan total distribusi diprediksi naik 10% secara tahunan dan ditarget mencapai 34 juta unit hingga 2020 mendatang.
