Bisnis.com, JAKARTA -- Masalah mobil nasional selama ini seakan timbul tenggelam dan tak jelas juntrungannya.
Menurut Dahlan Iskan,selama ini mobil nasional tak pernah jelas nasibnya karena mengalami hambatan di dalam negeri. Hambatan itu justru berasal dari birokrasi pemerintahan.
Masalah birokrasi dan perizinan menurut Dahlan menjadi penghambat pengembangan mobil nasional termasuk mobil Esemka yang digagas Capres Joko Widodo ketika masih menjabat Wali Kota Solo.
"Jokowi tidak salah soal Esemka, tetapi karena banyaknya hambatan dalam mobil nasional," kata Dahlan Iskan, yang dalam masa Pilpres 2014 menjadi anggota Tim Pemenangan Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat diskusi bertajuk Merebaknya Kampanye Hitam dan Berita Palsu, Jumat (27/6/2014).
Menurut Dahlan, inisiatif mengembangkan mobil nasional terlepas dari siapa pun orangnya harus didukung dan dihargai.
Jokowi, capres bernomor urut 2, disorot lawan politiknya soal Esemka yang mangkrak, karena dinilai gagal mengembangkannya.
"Seharusnya inisiatif seseorang itu dihargai, bukan justru ditembak dan ditebas," ujar Dahlan.
Ia menambahkan, sepanjang tidak menghabiskan uang negara dan bisa dipertanggungjawabkan pengembangan mobil nasional harus tetap didukung.
"Siapa pun yang mengembangkan mobnas, swasta atau lembaga pemerintah biarlah bermuara pada hasil," ujarnya.
Dahlan yang juga Menteri BUMN RI tersebut sesungguhnya juga sedang mengembangkan mobil nasional berbasis mobil listrik.
Prototipe mobil yang sudah diselesaikan bahkan sudah diuji coba yaitu jenis city car Ahmadi sekelas Carry, jenis Gendis sekelas Alphard, dan jenis sport Selo sekelas Ferrari.
"Banyak hambatan, mulai dari soal perizinan dan pengujian. Sudah dua tahun pengembangan (mobil listrik) tapi sampai sekarang belum tahu siapa pihak yang menguji mobil listrik itu," ujar Dahlan.
Untuk itu tambah mantan Dirut PT PLN ini, Jokowi diharapkan terpilih menjadi Presiden RI supaya hambatan-hambatan itu dapat diselesaikan.
"Jokowi juga sudah merasakannya (kesulitan). Karena mobnas sangat tergantung komitmen pemerintah yang serius dan komitmen mengembangkannya," ujar Dahlan.
