Bisnis.com, JAKARTA-- Banyak penemuan dan hasil riset dan teknologi anak bangsa yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas, misalnya mobil listrik. Namun, apabila penemuan itu tidak disertai dengan standarisasi, masyarakat akan bingung.
Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Nasional Standarisasi (BSN) menggodok Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mobil listrik produk Kementerian Riset dan Teknologi.
Selain itu, kata Kepala BSN Bambang Prasetya, pihaknya menyiapkan 15 SNI baterai untuk keperluan mobil listrik, yang diharapkan selesai dalam 13 bulan ke depan.
"Jadi, nantinya mobil listrik ini akan menjadi prioritas karena harganya murah, lebih ramah lingkungan, dan dapat diproduksi secara massal. Kementerian Ristek sudah mengalokasikan dana untuk keperluan ini," kata Bambang seusai Ristek Bike Tour 2013 di Jakarta, Sabtu (31//8/2013).
Acara yang diikuti Menristek Gusti Muhammad Hatta itu, terkait dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Ritech) 2013, yang bertema Inovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan ini dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah.
Bambang menuturkan inovasi perlu didukung oleh ketersediaan standar yang dapat menjadi acuan jaminan kualitas dan keamanan produk. Inovasi di bidang otomotif, misalnya, jika tidak didukung standar, maka inovasi tersebut kurang bernilai.
"Otomotif tentunya membutuhkan jaminan kualitas produk, mulai ban, kaca pengaman, minyak rem, hingga kualitas emisi buang. Jika inovasi tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, rasanya sulit menyakinkan calon pemakai. Ini artinya, inovasi yang dihasilkan tidak mampu mempengaruhi daya saing menembus pasar Asean atau global," ujarnya.
Agar inovasi itu bisa diterima masyarakat, lanjutnya, harus distandarisasi. Adapun yang memberi standarisasi juga harus terakreditasi. Dia mengharapkan penerapan SNI ini mendorong masyarakat tidak membeli produk palsu.
"Hingga Juni 2013, ada 9.600 SNI yang sudah dikeluarkan BSN. Setiap tahun terjadi kenaikan permintaan SNI sekitar 300-500. Dominan yang meminta dari kalangan industri, karena terkait dengan pasar," ujar Bambang.
Dia menyebutkan Hakteknas ini merupakan momentum paling bagus dalam mempercepat pembangunan bangsa, melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Karena itu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus memiliki nilai tambah. Caranya dengan memiliki SNI," ungkapnya.