Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menerima laporan bahwa industri otomotif, utamanya pabrikan mobil truk dan dump truk, tengah menghadapi tekanan imbas banjirnya mobil-mobil truk dan dump truk asal China.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, mobil yang langsung diimpor secara completely knocked down (CKD) itu mengancam pabrik-pabrik mobil truk di Indonesia.
“Partai Buruh dan KSPI telah menerima laporan dari anggota bahwa industri pabrikan mobil truk dan dump truk menghadapi tekanan dengan membanjirnya mobil-mobil truk dan dump truk yang langsung diimpor dari China,” ungkap Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).
Said menilai, kondisi ini berpotensi menyebabkan adanya pengurangan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor otomotif, utamanya di industri mobil truk dan dump truk.
Pasalnya, lanjut Said, impor truk dari China tidak memerlukan pabrik dan tenaga kerja yang banyak di dalamnya. Mobil-mobil ini, kata dia, diimpor langsung ke daerah-daerah pertambangan besar seperti Morowali, Morowali Utara, Konawe, dan daerah Indonesia Timur lainnya.
Untuk itu, Partai Buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor ugal-ugalan dan liberalisasi importir di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik elektrik, dan otomotif truk serta dump truk. Mengingat, kata dia, kondisi ini akan mematikan industri nasional yang berujung pada ancaman PHK massal.
Baca Juga
Apalagi, lanjutnya, kebijakan yang diterapkan selama ini, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, membahayakan industri nasional dan mengancam PHK besar-besaran ratusan ribu orang buruh.
Menurutnya, jika keempat Menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, tidak sanggup membangun industri nasional dan melindungi buruh dari ancaman PHK massal, kalangan buruh meminta agar Kepala Negara mengganti keempat Menteri tersebut.
“Sebaiknya diganti dan di-reshuffle sebelum ratusan ribu buruh benar-benar mengalami PHK akibat pabrik yang ada di Indonesia relokasi kembali ke negara asalnya atau negara lainnya,” tuturnya.
