Relaksasi dari BI Diharapkan Dorong Permintaan Mobil Listrik

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung menyatakan untuk mendorong permintaan mobil listrik, bank sentral memang berinisiatif mengeluarkan relaksasi dan insentif tambahan bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. 
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 20 September 2019  |  13:07 WIB
Relaksasi dari BI Diharapkan Dorong Permintaan Mobil Listrik
Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). - Bisnis/Agne Yasa
Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia ikut membantu kebijakan pemerintah mendorong permintaan mobil listrik atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung menyatakan untuk mendorong permintaan mobil listrik, bank sentral memang berinisiatif mengeluarkan relaksasi dan insentif tambahan bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. 
Melalui Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia September 2019 telah diputuskan pelonggaran Rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti sebesar 5%, uang muka untuk kendaraan bermotor pada kisaran 5% sampai 10%.
Pelonggaran ini masih disertai tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%. Nantinya dua kebijakan ini berlaku efektif pada 2 Desember 2019. 
"Maka untuk mendorong mobil listrik ini demand kami tambah jadi insentif khusus bagi yang berwawasan lingkungan," kata Juda di Kantor BI, Jumat (20/9/2019).
Adapun kriteria penerimaan insentif kendaraan bermotor berwawasan lingkungan ini akan disesuaikan dengan standar yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
"Kita mengacu dari perpres supaya semua seragam, jadi kita samakan juga dengan listrik berbasis baterai," paparnya.
Asal tahu saja, perpres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan ditetapkan pada 8 Agustus 2019. 
Ada 37 pasal dalam perpres ini. Adapun sejumlah ketentuan yang diatur antara lain; kendaraan listrik, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, stasiun pengisian kendaraan listrik dan lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Mobil Listrik

Editor : Achmad Aris
KOMENTAR


0 Komentar
Urut berdasarkan
Top