Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harmonisasi PPnBM Kendaraan, Ini Komentar Suzuki

Suzuki Indonesia menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan harmonisasi tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Upaya tersebut dinilai akan mendorong hadirnya kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
All New Suzuki Ertiga Support Concept. /Suzuki
All New Suzuki Ertiga Support Concept. /Suzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan harmonisasi tarif pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Upaya tersebut dinilai akan mendorong hadirnya kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengatakan, pada prinsipnya Suzuki akan mendukung program pemerintah karena Kementerian Perindustrian juga telah berdiskusi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Tentunya dengan wacana regulasi baru ini akan menjadikan kendaraan lebih ramah lingkungan dan makin efisien penggunaan energinya," tulisnya kepada Bisnis, Selasa (12/3/2019).

Seperti diketahui, kemarin Senin (11/3/2019) pemerintah melakukan konsulatasi dengan DPR untuk relaksasi PPnBM. Sedikitnya, terdapat empat poin utama dari usulan pemerintah yakni pengaturan PPnBM berdasarkan konsumsi bahan bakar dan emisi Co2 di mana semakin rendah emisi, semakin rendah pajak.

Selanjutnya, pengelompokan kendaraan kendaraan 3.000 cc dan di atas 3.000 cc; tidak membedakan sedan dan non sedan; dan insentif untuk KHB2, hybrid, flexy engine, hingga kendaraan listrik.

Aturan tersebut rencananya diterapkan pada 2021 karena pelaku industri membutuhkan masa transisi untuk mempersiapkan produk. Jika diterapkan, perubahan tersebut akan menjadi era baru sektor otomotif nasional karena memasuki era kendaraan lebih ramah lingkungan dengan harga lebih terjangkau berkat insentif.

Donny enggan berkomentar perihal periode transisi yang hanya sekitar 2 tahun sejak tahun ini. Menurutnya, Suzuki akan mengikuti dan mendukung apapun keputusan pemerintah. "Tentu karena masih dalam pembahasan, akan tetapi apapun keputusannya kami akan support program tersebut," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Thomas Mola
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper