Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku industri otomotif diminta meningkatkan investasi diiringi pengembangan teknologi demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 258 juta jiwa, Indonesia tak hanya cakap menjadi produsen, tetapi juga konsumen yang potensial.
Mengamati hal itu, sambungnya, pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah harus berupaya mendorong ekonomi secara kolektif. Industri otomotif berkontribusi memajukan ekonomi nasional. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan penjualan produk otomotif.
"Kita semua bergantung satu sama lain. Jika ingin memajukan Indonesia, mari sama-sama meningkatkan investasi, inovasi dan teknologi di negeri ini,"ujarnya dalam perayaan Toyota Indonesia ke-45 di Jakarta, Jumat(29/10/2016).
Pemilik gurita bisnis Haji Kalla Grup itu memaparkan, investasi langung akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga daya beli masyarakat otomatis semakin tinggi. Pada akhirnya, daya beli akan kembali meningkatkan kinerja industri otomotif itu sendiri.
Pemerintah mengaku terus mendorong kemajuan industri melalui perbaikan infrastruktur dasar pendukung logistik, seperti fasilitas pelabuhan dan jalan raya. Tak hanya itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan industri untuk memberi pelatihan dan keterampilan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tak berhenti di sana, pemerintah juga berkomitmen menjaga ekonomi nasional dari kemungkinan krisis demi melindungi kinerja industri nasional.
Oleh karena itu, pelaku industri otomotif diminta terus menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengembangkan industri di sektor riil.
Warih Andang Tjahjono, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) mengimbau pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja industri otomotif nasional. Hal itu, lanjutnya, perlu diiringi dengan kepastian hukum dan konsistensi dalam menjalankan regulasi.
“Ke depan pasti ada kebijakan-kebijakan baru terutama mengenai fuel efficient vehicle. Intinya bagaimana regulasi bisa mendukung industri karena Indonesia pasarnya sangat besar,”tuturnya.
Terkait sumber daya manusia, pihaknya bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian sedang menyamakan persepsi untuk menerapkan kurikulum pendidikan demi meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja.
