Ramai Soal Mobnas, Gaikindo Minta Diajak

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku berharap dapat dilibatkan oleh pemerintah apabila memang ada rencana untuk mengadakan program mobil nasional (mobnas).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gaikindo Sudirman Maman Rusdi menanggapi ramainya isu program mobnas dengan menggandeng produsen asal Malaysia, Proton.

"Kami harapkan bila nanti pemerintah akan mengeluarkan ketentuan mengenai mobnas kami, Gaikindo, sebagai asosiasi diajak bicara untuk diminta masukan," kata Sudirman di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, terkait dengan kabar penandantangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton Holding Berhad yang masih simpang siur dianggap sebagai proyek mobnas atau swasta, Sudirman mengaku tak mau ikut banyak berkomentar.

Sudirman menegaskan bahwa Gaikindo akan patuh pada keputusan pemerintah.

Selain itu, ia juga menuturkan gagasan program mobnas juga bukan hal baru, mengingat pada 1996 proyek serupa juga pernah terjadi.

"Gaikindo mempersilahkan saja apabila memang dibutuhkan mobnas kami akan mendukung. Seperti yang lalu juga pada 1996 pemerintah pernah punya gagasan, kami selalu mendukung."

"Siapapun juga itu yang mengerjakan mobnas kami ikuti pemerintah, kalau memang pemerintah menetapkan ada mobnas, selama definisinya jelas, kriterianya seperti apa," katanya.

Kala ditanya bagaimana laiknya kriteria mobnas, Sudirman mengatakan itu bukan wewenang Gaikindo untuk memutuskan atau berkomentar.

"Itu tugas pemerintah sebagai regulator yang harus menetapkan. Pada saat LCGC itu pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan tertentu, ya kami Gaikindo mengikuti."

"Dan memang sebelum keputusan itu diambil kami diajak berdiskusi, kami memberikan masukan, makanya kami harapkan juga bilamana nanti pemerintah akan mengeluarkan ketentuan mengenai mobnas kami sebagai asosiasi diajak bicara, diminta masukan," katanya.

Di Malaysia sendiri, Proton yang memang merupakan proyek mobnas Negeri Jiran itu mendapatkan keuntungan dan perlakuan istimewa dari pemerintah.

Hal tersebut, lanjut Sudirman, apabila memang diberlakukan maka pihaknya akan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah untuk berdiskusi.

"Kalau misalnya hanya diberikan pada satu perusahaan, bagaimana dengan perusahaan lain yang misalnya mencukupi kriteria apakah bisa mengikuti program. Tapi itu tentu kalau sudah jelas," katanya.

Di sisi lain Indonesia juga punya pengalaman buruk dengan program mobnas di era Timor, yang mendapat teguran dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga diskusi dengan pihak asosiasi memang dibutuhkan.

"Makanya, seandainya pemerintah memang ingin memutuskan program itu, paling tidak kita pernah punya pengalaman ditegur oleh WTO, kali ini sebaiknya disesuaikan dengan WTO supaya hal serupa tidak terulang lagi," pungkas Sudirman.