Bisnis.com, JAKARTA—Pasca dilantiknya Joko Widodo sebagai presiden santer terdengar kabar bahwa sang presiden baru tidak pro terhadap kebijakan kendaraan low cost green car, tapi di sisi lain pelaku usaha menilai kendaraan itu “juru selamat” industri otomotif Indonesia.
Dari informasi yang dirangkum Bisnis.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah secara langsung menyebut alasan program low cost green car (LCGC) harus dicabut. Banyak asumsi beredar LCGC tak disukai karena masih menengak bahan bakar bersubsidi. LCGC yang harganya relatif lebih murah pun dituding akan memperparah kemacetan.
Di sisi lain pertumbuhan LCGC sangat signifikan. Pada periode Januari-September penjualannya mencapai 127.460 unit. Padahal LCGC diproyeksikan terjual 120.000 unit hingga akhir tahun. Capaian tersebut setara dengan 13,66% pangsa pasar otomotif nasional. Pada periode yang sama, total pasar otomotif mencapai 932.943 unit. Rata-rata penjualan per bulan hingga September ada dikisaran 14.162 unit.
Para pelaku industri yang Bisnis.com temui sepakat jika masa depan program LCGC sepenuhnya diserahkan pada pemerintahan baru Jokowi. Akan tetapi sedikit disayangkan jika pertimbangan dicabutnya program LCGC karena hal-hal tersebut, karena jumlah LCGC yang mengaspal tidak sebanding dengan alasan itu.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis jumlah populasi mobil pada 2011 mencapai 10.532.412 unit. Pada 2012 jumlahnya bertambah menjadi 11.475.274 unit, sedangkan pada 2013 menjadi 12.534.268 unit. Pada 2014 total populasi mobil diperkirakan mencapai 1,7 juta unit dengan asumsi target penjualan pada tahun yang sama mencapai 1,25 juta unit.
Pada 2013 total pasar LCGC hanya 51.180 unit karena dipasarkan dari bulan Juli. Jumlah tersebut diperoleh dari penjualan empat merek yaitu Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio Satya dan Suzuki Karimun Wagon R. Pada periode Januari-September 2014 LCGC mendapat tambahan kontribusi dari Datsun Go dan Go+.
Artinya, jumlah LCGC yang saat ini beredar hanya 1,4% dari total populasi kendaraan pada 2013. Selain itu dari total pasar LCGC, hanya 20%-nya saja di wilayah Jabodetabek.
Menurut Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Soerjono, LCGC sejatinya adalah program pemerintah untuk mendongkrak industri otomotif dalam negeri. Program tersebut diharapkan dapat dinikmati masyarakat kelas ekonomi menengah yang terus bertumbuh.
Di sisi lain saat industri otomotif terus menanjak LCGC diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar. Karena LCGC diseting memiliki dapur pacu ber-cc rendah dan berspesifikasi “anti” bahan bakar bersubsidi.
LCGC pun diharapkan menangkal serbuan produk serupa khususnya asal Thailand pada 2015 saat masyarakat ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan. Oleh karena itu, kelahiran LCGC yang direncanakan tahun depan dipercepat dua tahun.
“Beliau (Jokowi) mungkin belum terlalu lengkap menerima informasi terkait LCGC. Kalau beliau nanya ke Kemenperin semoga bisa dipahami. Tapi keputusan tetap di tangan beliau. Hanya yang kita jaga itu imej untuk tidak merubah kebijakan. Itu penting karena terkait investasi dan kepatian hukum,” tutur Soerjono kepada Bisnis, Senin (10/11).
Saat ini LCGC bernaung dalam payung hukum PP No. 41/2013. Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam aturan itu dijabarkan bahwa LCGC tidak dikenai PPnBM karena mengkonsumsi bahan bakar 20 km/liter.
Kemenperin pun menyebut kucuran investasi dari program LCGC totalnya mencapai US$6,5 miliar. Terdiri dari US$3,5 miliar di industri perakitan dan US$3 miliar di industri komponen/pendukung.
Program LCGC pun diklaim menghasilkan perusahaan komponen baru dan perluasan lebih dari 100 pabrik yang memproduksi motor penggerak (engine), transmisi, axle, clucth system, body dan chassis, steering system, brake system, suspension dan lain-lain. Pasalnya, menurut Soerjono dalam tiga tahun ke depan produsen LCGC wajib memakai minimal 80% komponen lokal.
“Sekarang mereka komitmen untuk mengikuti program LCGC dengan investasi triliunan rupiah itu dasarnya kepercayaan. Jika ada perubahan kebijakan baru secara drastis kami akan tetap mendukung. Yang jelas dilakukan Kemenperin adalah bagaimana kita tidak diserang oleh LCGC impor,” ujar Soerjono.
Soerjono khawatir jika subsidi PPnBM pada LCGC dicabut, produk sejenis dari Thailand yang dikenal dengan nama Eco Car akan menyerbu. Eco Car menurut Soerjono lebih canggih dari LCGC karena sudah memasuki tahap kedua pengembangan. Dengan adanya insentif pada LCGC, Eco Car yang dikembangkan sejak 2007 akan sulit bersaing jika masuk pasar Indonesia.
“Kalau regulasi saat ini dipertahankan produk Thailand itu tidak akan bersaing. Kalau kebijakan LCGC saat ini dicabut industri tidak akan berhenti, hanya saja persaingan akan ketat. Lama-lama bisa impor karena free trade,” tutur Soerjono.
Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menyatakan pihaknya akan menunggu dan mendukung kebijakan baru dari pemerintah terkait LCGC. Di sisi lain Gaikindo berharap kebijakan tersebut menumbuhkan industri otomotif dalam negeri.
Gaikindo berharap pemerintah mempertimbangkan sokongan LCGC terhadap perkembangan industri otomotif dalam negeri. Pasalnya, LCGC diprediksi akan bertumbuh.
“Harapan Gaikindo secara umum kebijakan yang akan ditetapkan menumbuhkan otomotif dalam negeri. LCGC sudah terbukti mendatangkan investasi. LCGC kemungkinannya bertumbuh pada 2015 dengan regulasi yang sama seperti saat ini karena kelas menengah pun berkembang,” tutur Jongkie.
Pernyataan Jongkie diamini General Manager PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Teguh Trihono. Pihaknya akan menunggu dan mendukung kebijakan pemerintahan baru terkait LCGC. Tetapi menurut dia, pelaku usaha berharap kebijakan yang ditempuh kelak akan menciptakan industri otomotif dalam negeri yang menjadi basis produksi.
“Paling tidak kita punya keunggulan dibanding negara lain. Tidak melulu menjadi pasar, tapi bisa mengedepankan sumber daya, kualitas, dengan didukung infrastruktur. Sehingga kita punya sisi competitiveness yang muncul,” ujar Teguh.
Di lain pihak, Budi Nur Mukmin, General Manager Marketing and Communication Division PT Nissan Motor Indonesia (NMI) menilai, jika subsidi LCGC dicabut itu akan menggambarkan ketidakpastian regulasi terkait investasi di Tanah Air.
“Investasi itu triliunan. Jangan membuat investor kapok. Modal belum kembali, programnya sudah dibatalkan,” ujar Budi.
