Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Perindustrian M.S. Hidayat percaya kalaupun ada kebijakan baru pemerintah mendatang terhadap program mobil murah bukanlah menghapusnya.
Peraturan anyar yang mungkin akan ditempuh kabinet Jokowi-JK kemungkinan berupa pencabutan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2).
“Kalau pemerintah mendatang menilai [insentif penghapusan] PPnBM harus dicabut, silahkan. Tapi harga jual akan naik 10%, karena PPnBM-nya sebesar 10%,” katanya, di Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selaku penggagas program KBH2 membebaskan kendaran ini dari PPnBM agar harga jual terjangkau bagi masyarakat kelas menengah.
Pembebasan pajak ini menguntungkan konsumen karena pembeli yang menanggung PPnBM.
Saat program ini pertama digulirkan plafon harga dipatok Rp95 juta per unit sebelum pajak. Kemenperin bermaksud menggulirkan KBH2 untuk menahan serbuan kendaraan impor serupa.
Pasalnya produsen KBH2 diwajibkan menggunakan 80% konten lokal termasuk proses produksi.
Hidayat menyatakan telah mempersilahkan opsi pencabutan insentif pajak tersebut kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar jika pemerintah mendatang menginginkan.
Namun BKPM justru tak setuju fasilitas PPnBM 0% dihapus.
Pada sisi lain pembebasan pajak penjualan untuk KBH2 disebut-sebut membuat setoran PPnBM ke negara susut.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sampai bulan lalu penerimaan PPnBM kurang 13% dari target.
Per September 2014, setoran PPnBM hanya Rp7 triliun sedangkan tahun lalu sampai dengan periode yang sama terkumpul Rp8,2 triliun.
Dengan kata lain terjadi penurunan Rp1,2 triliun.
