Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KENDARAAN HEMAT BAHAN BAKAR: Plafon Harga Tuntas 3 Bulan Lagi

Kementerian Perindustrian menargetkan pembahasan revisi plafon harga kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau tuntas dalam tiga bulan mendatang.
Dini Hariyanti
Dini Hariyanti - Bisnis.com 25 Juli 2014  |  17:00 WIB
KENDARAAN HEMAT BAHAN BAKAR: Plafon Harga Tuntas 3 Bulan Lagi
Agya - Bisnis.com

Bisnis.com,JAKARTA—Kementerian Perindustrian menargetkan pembahasan revisi plafon harga kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau tuntas dalam tiga bulan mendatang.

Produsen kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2) menginginkan pemerintah mengoreksi batasan harga jual yang sekarang di level Rp95 juta sebelum pajak (off the road). Hal ini disampaikan melalui Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat bakal mengupayakan usulan revisi plafon harga KBH2 diputuskan sebelum masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. "Kalau bisa kenaikan harga ini sudah direalisasikan dalam tiga bulan mendatang," katanya, di Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Adapun merek yang bermain di pasar KBH2, yaitu Astra-Toyota Agya, Astra-Daihatsu Ayla, Suzuki Karimun Wagon R, Honda Brio Satya, dan Datsun GO+ Panca.

Dalam aturan teknis KBH2 disebutkan penyesuaian plafon harga dimungkinkan sejalan dengan perubahan indikator ekonomi berupa inflasi, nilai tukar rupiah, serta harga bahan baku.

Harga sebelum pajak juga berubah jika si mobil mungil menggunakan transmisi otomatis serta ada tambahan kelengkapan fitur keselamatan.

KBH2 bertransmisi otomatis dari plafon Rp95 juta ditambah 15%, sedangkan untuk perangkat keselamatan ditambah 10%.

Sekretaris Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyatakan terus berlangsung diskusi dengan Gaikindo untuk membahas teknis penaikan plafon harga KBH2.

"Masih dibahas kenaikan harga pantasnya berapa," ucapnya.

Presiden Komisaris PT Indomobil Suzuki Internasional Soebronto Laras pernah menyampaikan jika produsen menelanjangi struktur biaya produksi KBH2 mungkin ditemukan ada yang merugi. “Rupiah terdepresiasi sekitar 25% terhadap dolar, inflasi juga berubah, ada juga kenaikan UMR,” ucapnya.

Soebronto mencontohkan dari plafon harga jual Rp95 juta per unit sebelum pajak biaya distribusi sekitar 10% dari itu. Dengan kata lain harga sebetulnya cuma sekitar Rp80 juta dan ini belum menutupi biaya produksi.

“Tolong jangan dikunci di level Rp95 juta untuk seterusnya. Pemerintah mesti rasional melihat kenyataan [pergerakan indikator perekonomian] ini,” ucap Soebronto.

Suzuki Karimun Wagon R dua kali mengalami kenaikan harga jual dalam kurun waktu Januari – April 2014 senilai total sekitar Rp2,5 juta. Katrol ini dilakukan mengikuti kenaikan biaya produksi yang terpengaruh upah pekerja, harga bahan baku, serta kurs rupiah.

Pemerintah mensyaratkan komponen lokal dalam tubuh KBH2 lebih dari 80%.

Kenyataannya tetap ada bahan baku komponen yang dibeli dari luar negeri sehingga depresiasi rupiah terhadap dolar AS mendongkrak harganya.

Pasar KBH2

Kemenperin percaya diri penjualan KBH2 di dalam negeri bakal mencapai target 120.000 unit pada tahun ini.

Gaikindo mencatat sepanjang semester I/2014 kendaraan ini terjual 85.643 unit.

Fokus pemasaran mobil ini tetap di dalam negeri sembari merintis kinerja ekspor. 

"Kami sedang coba mendorong ekspor sembari mengisi kebutuhan di dalam negeri. Kalau tidak bikin KBH2 sendiri, kebutuhan yang ada akan dibanjiri impor dari Thailand atau Malaysia," ucap Hidayat.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak anggapan bahwa KBH2 mendorong pembengkakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mobil ini justru mengkonsumsi bensin lebih irit ketimbang tipe lain, yakni seliter untuk menempuh 20 km.

Pasar otomotif akan tetap tumbuh sekalipun KBH2 tidak ada. Kemunculan kendaraan ini justru mengalihkan minat konsumen yang hendak membeli mobil tipe lain ke KBH2. Pasalnya, pangsa pasar mobil murah sejauh ini cuma 13,3% pasar otomotif nasional.

"Yang belum berhasil kami lakukan adalah memberikan sanksi hukum bagi pengguna KBH2 yang menggunakan BBM subsidi," ujar Hidayat.

Untuk mengurangi potensi konsumsi premium oleh KBH2, Kemenperin meminta produsen kendaraan mengecilkan ukuran lubang tangki sembari memperbesar nozzle BBM subsidi di SPBU. Beberapa pabrikan KBH2 sudah melaksanakan ketentuan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lcgc
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top