Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha otomotif menilai dominasi impor kendaraan buatan Thailand akan menghilang seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli konsumen terhadap kendaraan buatan dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.
Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mengatakan pemerintah perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar pendapatan perkapita dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih baik lagi.
“Dominasi kendaraan Thailand akan menghilang manakala pendapatan masyarakat Indonesia terus meningkat sehingga makin banyak yang mampu membeli kendaraan bermotor murah,” katanya menjawab Bisnis di Jakarta, Minggu (15/9/2013).
Menurutnya, kendaraan murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) buatan dalam negeri dengan kandungan komponen lokal mencapai 80% memperoleh insentif dari pemerinta berupa pembebasan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM).
Sementara itu, lanjutnya, kendaraan impor dari Thailand tetap harus membayar PPnBM sehingga harga jualnya di pasar domestik menjadi lebih mahal dari mobil yang dibuat di di dalam negeri Indonesia.
Jongkie mengatakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya kemampuan daya beli konsumen terhadap produk kendaraan bermotor tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, terutama di kota-kota besar.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dapat mencegah kemacetan lalu lintas menjadi semakin parah dengan membangun dan memperbanyak sarana angkutan umum masal yang aman, nyaman dan harga tarifnya terjangkau bagi masyarakat.
“Ketersediaan angkutan masal yang aman, nyaman dan harga tiketnya terjangkau, agar masyarakat tidak setiap saat memakai kendaraan pribadi untuk bepergian,” ujarnya.
Kondisi riil angkutan umum di Jakarta, sebagai ibu kota negara RI, belum memadai. Hal itu terlihat dari pemandangan setiap hari layanan bus Transjakarta dan KRL Commuter Line yang berjubel dan jauh dari rasa nyaman.
Sementara itu Amelia Tjandra, Sales Director PT Astra Daihatsu Motor, mengatakan kemacetan lalu lintas di kota besar dapat diiatasi dengan sistem manajem lalu lintas (traffic management) yang baik sehingga tidak menjadi parah.
“Pak Jokowi [Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo] telah membuktikan dengan membuat traffic management di kawasan Pasar Tanah Abang, sehingga sekarang ini kondisi lalu lintasnya lancer dan lebih rapi,” ujarnya.
Menurutnya, sistem manajemen lalu lintas dilaksanakan secara bersamaan dengan upaya memaksimalkan fungsi seluruh badan jalan dan pedestrian, tidak boleh dipakai untuk kegiatan pedagang kaki lima atau parkir liar.