Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Joe Biden mengatakan akan mengalokasikan lebih dari US$3 miliar atau Rp43 Triliun dalam pendanaan infrastruktur, serta kebutuhan membiayai pembuatan baterai kendaraan listrik ( electric vehicle/EV).
Dilansir dari cnbc.com, pada Rabu (4/5/2022), dana tersebut akan dialokasikan oleh Departemen Energi dari RUU infrastruktur senilai US$1 triliun yang ditandatangani Presiden Joe Biden tahun lalu.
Di antara inisiatif tersebut adalah pemrosesan mineral untuk digunakan dalam baterai berkapasitas besar dan mendaur ulang baterai tersebut.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menginginkan setengah dari kendaraan yang dijual di AS menjadi kendaraan listrik pada tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pekerjaan manufaktur di negara-negara bagian tertentu, menyaingi China di pasar yang tumbuh cepat, dan mengurangi emisi karbon yang mengubah iklim.
Pemerintah AS juga memposisikan langkah-langkah tersebut sebagai langkah untuk mengamankan kemandirian energi dan mengurangi tekanan inflasi jangka panjang yang diperburuk oleh invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina.
"Saat kita menghadapi kenaikan harga minyak dan gas Putin ini, penting juga untuk dicatat bahwa kendaraan listrik akan lebih murah dalam jangka panjang untuk keluarga Amerika,"ujar koordinator infrastruktur Gedung Putih Mitch Landrieu.
Baca Juga
Mitch Landrieu, koordinator infrastruktur Gedung Putih, mengatakan kepada wartawan dalam sebuah pengarahan, merujuk kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.
Ford Motor Co menyambut baik pengumuman dari Gedung putih ini, Ford mengatakan
n investasi ini akan memperkuat rantai pasokan baterai domestik AS, menciptakan lapangan kerja, dan membantu produsen AS bersaing di panggung global.
"Kami memiliki momen peluang untuk memiliki teknologi ini di sini di AS, dan investasi seperti yang diumumkan hari ini akan membantu kami sampai di sana."ujar Ford dalam pernyataan resmi.
Pendanaan terbaru akan membantu mendirikan dan memperbaiki pabrik baterai. Undang-undang infrastruktur juga mengalokasikan miliaran lebih bagi pemerintah AS untuk membeli bus listrik dan memasang pengisi daya EV.
Pemerintahan AS juga telah berkolaborasi dengan produsen, termasuk Kepala Eksekutif Tesla Inc (TSLA.O) Elon Musk, CEO General Motors (GM.N) Mary Barra dan CEO Ford Jim Farley.
Tetapi dana tersebut tidak akan digunakan untuk mengembangkan tambang domestik baru untuk memproduksi lithium, nikel, kobalt, dan mineral permintaan tinggi lainnya yang dibutuhkan untuk membuat baterai tersebut.
Beberapa dari proyek tersebut menghadapi tantangan lokal dan terikat dalam tinjauan lingkungan dan hukum administrasi Biden.
Pada bulan Maret, Biden mengajukan Undang-Undang Produksi Pertahanan era Perang Dingin untuk mendukung produksi dan pemrosesan mineral tersebut.
