Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Kemenkeu Relaksasi Pajak Kendaraan: Ini Komentar Pelaku Usaha

Langkah Kementerian Keuangan merelaksasi tarif pajak kendaraan disambut baik oleh pelaku usaha otomotif nasional. Usalan Kemenkeu untuk menerapkan tarif berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan emisi CO2 dinilai sejalan dengan tren global.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 11 Maret 2019  |  18:30 WIB
Kemenkeu Relaksasi Pajak Kendaraan: Ini Komentar Pelaku Usaha
Ilustrasi pajak - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA--Langkah Kementerian Keuangan merelaksasi tarif pajak kendaraan disambut baik oleh pelaku usaha otomotif nasional. Usalan Kemenkeu untuk menerapkan tarif berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan emisi CO2 dinilai sejalan dengan tren global.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengaku belum bisa berkomentar lebih. Menurutnya, secara garis besar relaksasi tarif tersebut mengikuti tren dunia internasional.

"Saya belum mendapatkan atau tahu rincian materi yang dibahas jadi belum bisa memberikan tanggapan," tulisnya kepada Bisnis, Senin (11/3/2019).

Seperti diketahui, pelaku otomotif telah lama menyuarakan harmonisasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) karena tren global telah bergeser kepada mobil ramah lingkungan dan kendaraan nir emisi atau listrik.

Selain itu, PPnBM yang berlaku selama ini juga membuat penjualan sedan terus merosot karena tarif pajak sedan yang tinggi. Padahal permintaan global terhadap sedan sangat tinggi sehingga jika ingin mendorong ekspor, harmonisasi tarif menjadi pilihan.

Harmonisasi tarif tersebut akan merangsang pemain otomotif memproduksi lebih banyak sedan ataupun kendaraan hibrida karena adanya permintaan di dalam negeri. Selanjutnya, dengan skala ekonomi yang mencukupi, produk otomotif nasional yang lebih ramah lingkungan akan lebih kompetitif di pasar global.

Setelah IA-CEPA, pasar Australia misalnya, meminta produk otomotif yang lebih ramah lingkungan seperti model hibrida atau kendaraan listrik. Sayangnya, di dalam negeri kendati minat konsumen terhadap produk mobil hibrida tinggi, tetapi harga yang selangit membuat model ini sulit berkembang.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) Mukiat Sutikno mengatakan, usulan Kemenkeu tersebut sangat baik karena dengan begitu mobil dengan teknologi terbaru akan lebih ramah lingkungan karena pajak yang dikenakan lebih rendah.

"Supaya kita juga bisa lebih ramah lingkungan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak mobil
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top