Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah akademisi menyarankan agar pemerintah memulai penetrasi pasar kendaraan listrik melalui jenis hybrid, khususnya untuk mobil MPV dan LCGC. Selain harga mobil hybrid (HEV) lebih terjangkau, insentif yang diberikan pemerintah juga lebih ringan dibandingkan jenis mobil listrik lainnya, seperti PHEV dan BEV.
Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Chaikal Nuryakin menuturkan, implementasi kendaraan listrik tentunya menghadapi tantangan dari penerimaan masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan tim LPEM UI, mayoritas responden masih mengkhawatirkan permasalahan teknis seperti bagaimana mengecas bila daya baterai habis.
Oleh karena itu, jenis mobil hybrid dinilai lebih masuk ke dalam preferensi masyarakat dibandingkan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) maupun Battery Electric Vehicle (BEV). Seiring bertambahnya informasi dan pengalaman, ada kemungkinan ke depannya mobil BEV malah menjadi pilihan utama.
“Dalam jangka pendek, mobil hybrid tampaknya yang dapat diterima konsumen untuk transisi dari sebelumnya mobil konvensional,” ujarnya, Selasa (29/1/2019).
Riset yang dilakukan LPEM UI itu melibatkan 420 responden dengan perincian 210 pengguna mobil dan 210 lainnya ingin memiliki mobil. Dalam 10 tahun ke depan, responden ingin membeli mobil baru, dan 54,62%-nya memilih mobil listrik.
Namun demikian, salah satu tantangan penetrasi kendaraan listrik harganya yang lebih mahal dibandingkan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif hingga 16%-17% dari harga kendaraan listrik, agar perbedaan harga dengan mobil konvensional menjadi hanya 7%.
Menurutnya, bila harga mobil biasa adalah X, harga ideal HEV yang dapat diterima masyarakat ialah 1,1X. Tanpa adanya insentif, harga HEV dapat mencapai 1,25X, PHEV 1,4X, dan BEV 1,5X, dengan perhitungan produksi di dalam negeri.
Selain insentif fiskal seperti pengurangan pajak, pemerintah juga dapat menjalankan solusi lain berupa insentif non fiskal. Langkah ini dilakukan agar penerimaan pajak negara tidak terlalu terpangkas.
Insentif non fiskal misalnya, kendaraan listrik dapat melewati jalur terlarang untuk mobil pribadi, seperti jalur Busway dan terbebas dari peraturan pelat ganjil-genap. Selain itu, rumah yang memakai kendaraan listrik mendapatkan diskon tarif elektrik.
Di China, harga PHEV berkisar 1,4x dan BEV 0,8x—1,9x dari sebelum adanya insentif masing-masing sebesar 2,2x dan 1,1x—3,4x. Penjualan kendaraan listrik pada 2015 baru mencapai 1% dari total pemasaran kendaraan atau 188.700 unit, dan 2017 meningkat menuju 2,2% atau 579.000 unit.
“Untuk mencapai target 20% penggunaan kendaraan listrik pada 2025, perlu dorongan penetrasi pasar. Karena itu, peran insentif sangat penting, baik fiskal maupun non fiskal,” imbuhnya.
Peneliti Teknik Tenaga Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi menyampaikan, penetrasi pasar kendaraan listrik dapat dilakukan secara bertahap. Tahap awal dalam mengenalkan ke masyarakat ialah jenis HEV.
Selain itu, untuk menggenjot penjualan, produsen mobil dapat mengejar segmen menengah bawah. Artinya, teknologi kelistrikan dipakai untuk mobil MPV dan LCGC.
“Agar transisi ke kendaraan listrik lebih cepat tentunya yang hybrid, kejar segmen yang medium low, ke mobil kelas sejuta umat,” tuturnya.
Dorongan penggunaan kendaraan listrik sebaiknya dimulai dengan transportasi umum, misalnya bus. Pembangunan stasiun cas lebih mudah karena poin-poin pemberhentian sudah jelas.
Transportasi umum juga menjadi sarana pengenalan kepada masyarakat kepada kendaraan listrik. Harapannya, bila pemerintah sudah memakai, masyarakat turut tertarik untuk menggunakan angkutan jenis baru.
Apalagi, masyarakat semakin teredukasi mengenai keunggulan mobil listrik soal penghematan BBM. Mobil jenis HEV menghemat BBM hingga 50%, sedangkan PHEV mereduksi penggunaan BBM sebesar 70%.
Insentif menjadi hal mutlak yang harus diberikan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Di China, investasi menyiapkan kendaraan listrik beserta infrastrukturnya mencapai sekitar US$7 miliar atau Rp100 triliun.
Dana tersebut digunakan secara bertahap pada 2009—2016. Nilai itu tentunya cenderung lebih kecil dibandingkan potensi penghematan impor BBM Indonesia yang mencapai Rp798 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
