Bisnis.com, KARNATAKA - Negara Bagian Karnataka di India siap menjadi ibu kota negara untuk kendaraan listrik. Dalam sebuah langkah baru-baru ini, pemerintah negara bagian Karnataka telah menyetujui Kebijakan Kendaraan dan Penyimpanan Listrik 2017.
Sementara kebijakan pemerintah pusat mengenai kendaraan listrik belum muncul, Karnataka telah menjadi negara bagian pertama di India yang merumuskan kebijakan mengenai kendaraan listrik. Seperti dikutip cleantechnica.com, kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga Karnataka sebagai tujuan yang disukai untuk kendaraan listrik.
Pemerintah memperkirakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat menarik investasi sebesar £31.000 crore (US$4,8 miliar) dan akan menciptakan 55.000 pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah negara bagian akan memastikan bahwa amandemen akan dibuat untuk membuat peraturan daerah untuk menyediakan infrastruktur pengisian wajib di semua bangunan bertingkat tinggi, mal, taman teknologi informasi (TI), dan kompleks apartemen untuk keberhasilan penerapan kebijakan ini.
Sebuah kendaraan tujuan khusus (SPV) akan dibuat yang akan melibatkan badan-badan sipil, perusahaan transportasi dan energi negara, termasuk dewan energi dan industri terbarukan untuk menyiapkan infrastruktur stasiun pengisian di seluruh negara bagian. Juga, 'Pusat Penelitian Mobilitas & Inovasi Mobilitas Karnataka' akan dibangun untuk memperluas dukungan yang diperlukan.
Pemerintah juga berencana memberi dukungan kepada para start-up yang model bisnisnya difokuskan pada penerapan kendaraan listrik. Ibu kota Bangaluru adalah rumah bagi satu-satunya produsen mobil listrik India, Mahindra Electric, dan salah satu permulaan mobilitas mobil yang paling menjanjikan, Ather Energy.
Kebijakan ini akan membantu produsen seperti Mahindra untuk meningkatkan kapasitas produksi model versi elektrik mereka dan mempercepat pengiriman selama beberapa tahun ke depan.
Pemikir pemerintah India NITI Aayog baru-baru ini mengeluarkan draf peta jalan untuk penyebaran kendaraan listrik berskala besar. Dalam dokumen roadmap, NITI Aayog mengusulkan insentif bagi produsen kendaraan listrik melalui berbagai mekanisme pasar yang memiliki rekam jejak yang terbukti di negara-negara barat.
Ini juga menekankan insentif bagi pembeli kendaraan listrik. Selain mobil penumpang pribadi, pemerintah juga ingin berinvestasi dalam mempromosikan kendaraan listrik di angkutan umum.
Kota-kota akan didorong untuk merancang ulang sistem transportasi mereka yang berpusat di sekitar kendaraan listrik. Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai target yang tampaknya tidak mungkin ditetapkan oleh pemerintah India untuk melarang penjualan mobil berbasis bahan bakar fosil pada 2030.
