Bisnis.com, JAKARTA - Produsen mobil listrik mengharapkan pemerintah dapat membebaskan sektor ini dari perpajakan demi meningkatkan daya saingnya agar tidak tertinggal dari kendaraan bermesin konvensional.
Presiden Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi mengatakan setidaknya ada empat aspek yang perlu dibebaskan pemerintah yakni pembebasan bea masuk impor komponen, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea balik nama, dan dorongan penggunaan mobil listrik produksi dalam negeri.
"Mobil lain pakai BBM dan subsidi, kami kan tidak perlu itu. Tapi kami minta alihkan dalam bentuk lain, misalnya lembaga pemerintah diwajibkan beli lalu kami beri potongan harga dan pemerintah yang membayarkan diskonnya [kepada kami]," katanya Sabtu (13/12/2014).
Menurut Dasep, sejumlah aspek kelonggaran pajak itu bertujuan untuk meningkatkan pamor mobil bertenaga setrum di hadapan kendaraan berbahan bakar minyak. Penjualan mobil listrik bisa terpacu apabila relaksasi pajak itu diberikan, sehingga harganya bersaing dengan kendaraan bensin.
Harga jual mobil bertenaga listrik diperkirakan lebih mahal 30% dibandingkan kendaraan setipe yang mengkonsumsi BBM. Permintaan pembebasan pajak ini melihat kiprah kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH) yang dikenakan PPnBM 0%, sehingga harganya lebih terjangkau.
"Sekarang masih dikeluhkan mobil listrik harganya lebih tinggi daripada mobil konvensional. Kalau harga bisa bersaing, jadi bisa diproduksi dalam jumlah banyak untuk mengejar economic scale," ujarnya.
