Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Noegardjito mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan bila pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghentikan program mobil murah ramah lingkungan atau "low cost green car" (LCGC).
"Pengusaha itu kan fleksibel, mengalir seperti air. Kalau misalnya di sini ditanggul, air akan mengalir mencari jalan lain," kata Noegardjito kepada Antara di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Noegardjito mengatakan belum mau berkomentar lebih lanjut mengenai hal-hal politis, termasuk kemungkinan program LCGC dihentikan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia, Gaikindo belum tahu kebijakan Jokowi-JK akan seperti apa karena kebinetnya saja belum terbentuk.
"Kabinet saja belum terbentuk, jadi kami belum tahu arahnya. Namun, kami akan mengikuti pemerintah. Program LCGC ini kan kami juga mengikuti pemerintah," tuturnya.
Noegardjito mengatakan LCGC yang hanya memiliki pasar 15 persen dari total penjualan mobil secara nasional sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar. Masih ada 85 persen pasar yang dikuasai mobil-mobil lain.
Gaikindo mencatat total penjualan mobil LCGC sepanjang Januari-Agustus 2014 mencapai 113.752 unit. Mobil produksi Toyota Astra Motor (TAM), Agya, menjadi mobil LCGC yang paling laris dengan penjualan sebesar 46.399 kendaraan.
Sebelumnya, presiden terpilih Jokowi mewacanakan akan menghentikan penjualan mobil LCGC. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto mengatakan sedang mengevaluasi kebijakan yang mendasari LCGC karena keberadaan program itu tak sesuai harapan.
Semula, pemerintah mengharapkan LCGC dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena mobil ini khusus menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, para pemilik LCGC ternyata tetap menggunakan BBM bersubsidi.
Pemerintah juga berharap LCGC mendorong ekspor otomotif dengan mensyaratkan ekspor minimal 10 persen dari total produksi. Namun, hal itu juga belum terpenuhi.
Sejak awal, Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta memang sudah menolak program tersebut karena dinilai akan membuat kemacetan di Jakarta bertambah parah. Berbeda dengan Jokowi, wakilnya Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang mendukung LCGC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
