Bisnis.com, JAKARTA—Perluasan pasar mobil hibrida di Tanah Air memerlukan butuh rangsangan khusus dari pemerintah. Tapi insentif ini tak berarti tanpa dibarengi perbaikan kualitas standar emisi bahan bakar kendaraan.
Beberapa pekan lalu grup Toyota mendatangi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengutarakan kebutuhan atas insentif pajak untuk pengembangan mobil hibrida. Tanpa rangsangan semacam ini penjualan sulit terdongkrak lantaran harga jual tinggi.
Kebutuhan terhadap insentif perpajakan tidak hanya dibutuhkan produsen asal Jepang melainkan pula pabrikan Eropa. Mercedes-Benz Indonesia (MBI) meminta pemerintah tak hanya memberi keringanan pajak tetapi juga meningkatkan kualitas bahan bakar ke level Euro 4 atau 5.
Direktur Penjualan dan Pemasaran Kendaraan Penumpang Mercedes-Benz Indonesia Stephan Moebius mengatakan insentif pajak bukan faktor tunggal. “Tanpa kombinasi dengan perbaikan emisi bahan bakar tetap sulit berkembang,” katanya, Kamis (196/2014).
Harga jual mobil hibrida kini sekitar 40% lebih mahal dari tipe standar. Produsen otomotif membenarkan besarnya selisih harga yang ada. Ini disebabkan biaya produksi hibrida lebih besar karena menggunakan dua mesin, yakni bensin dan motor listrik.
Konsumsi bahan bakar kendaraan bermesin ganda diklaim lebih efisien ketimbang tipe standar dengan kadar emisi gas buang lebih sedikit. Tapi hibrida cuma terjangkau masyarakat kelas atas mengingat harganya 40% lebih mahal dari tipe standar.
Moebius mencontohkan program insentif dari pemerintah Thailand yang terbilang berhasil memperluas pasar hibrida. Kontribusi tipe mobil ini terhadap penjualan Merdeces-Benz di negara itu diklaim tumbuh pesat. Sekitar 3 tahun lalu penjualan di Negeri Gajah Putih berkisar 4.000 unit kini 10.000 unit.
“[Untuk pemerintah RI] insentif pajak memang menurunkan pendapatan dari pajak. Tapi dengan harga yang turun penjualan akan meningkat. Secara keseluruhan pendapatan pemerintah tetap meningkat,” ucap Moebius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
