Bisnis.com, JAKARTA - Patokan rerata harga kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) Rp95 juta per unit (off the road) perlu diubah sekitar 6 bulan hingga setahun sejak penetapan pertama.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan itu perlu dilakukan mengikuti pergerakan indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, serta harga bahan baku. Tujuannya untuk menjaga skala keekonomian bisnis perusahaan pemegang merek KBH2.
"Logikanya memang harga ini harus naik, kami masih tunggu waktu yang tepat. [Meski disebutkan harga terjangkau] tapi tak ada ukuran batasan tertingginya, tempe saja tak ada patokan harga tertinggi berapa," tutur Budi kepada Bisnis.com, kemarin.
Plafon Rp95 juta per unit sebelum pajak ditetapkan merujuk kepada inflasi dan kurs mata uang Garuda di pertengahan tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian sekarang angka tersebut memang selayaknya direvisi.
Jika tak ada perubahan plafon harga dikhawatirkan menekan margin keuntungan produsen. Apalagi, agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang bergabung dalam program KBH2 alias low cost and green car (LCGC) telah menanamkan investasi besar mencakup pembangunan fasilitas produksi mobil dan komponennya.
Jika plafon harga Rp95 juta tak berubah dikhawatirkan mengganggu kegiatan produksi karena tak ekonomis dan akhirnya mempengaruhi komitmen ATPM. Pasalnya, setiap perusahan otomotif memiliki keleluasaan dalam memilih lokasi investasi.
Hal tersebut bisa mengganggu realisasi investasi pembangunan pabrik kendaraan dan komponen yang masuk dalam program KBH2 di tahun ke-3 dan ke-4. Sedangkan negara lain, Thailand misalnya, siap melambaikan tangan mengajak prinsipal otomotif menanamkan kapitalnya di tempat mereka.
"Program KBH2 ini syaratnya berat, kalau perusahaan otomotif tidak ikut program ini maka yang rugi kita. Makanya, sekarang mereka [ATPM] sudah pertanyakan soal kenaikan harga ini," ucap Budi.
