Bisnis.com, JAKARTA—Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengkalaim insentif pembebasan pajak barang mewah untuk program LCGC justru menguntungkan konsumen. Tapi jangan khawatir, kendati pajak ini dihapuskan tapi tetap ada PPN 10% dan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah 10%.
“Kalau itu tidak berikan insentif itu maka prinsipal otomotif tidak mau masuk. Sedangkan negara lain sudah mulai menawarkan untuk berinvestasi di tempat mereka. Insentif kami beri tapi secara tegas kami atur persyaratannya,” kata Budi di Jakarta, Seasa (24/9/2013).
Sejalan dengan proyek pergadangan bebas Asean mulai 2015, sejumlah negara lain sudah menyiapkan produk LCGC misalnya, Thailand, Malaysia, China, Jepang dan Korea. Jika Indonesia tak memulai ini maka mobil murah impor dipastikan menyerbu pasar domestik.
Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat perkara macet bukanlah salah LCGC. Idealnya populasi mobil ini justru mengurangi kepadatan lalu lintas karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan MPV maupun SUV.
“Bicara macet, memangnya sekarang Jakarta tidak macet? Kenapa LCGC yang disebut akan memperparah kemacetan?” tutur dia.
Pasalnya, kehadiran LCGC bukanlah memperluas segmen pasar otomotif nasional. Jika potensinya 1,2 juta unit selama setahun dengan atau tanpa mobil murah tetap segitu. Kemunculan LCGC hanya akan menggeser populasi segmen lain dalam volume 1,2 juta unit itu.
Saat ini, rerata konsumsi bahan bakar mobil per liter untuk 12 kilometer. Sedangkan LCGC disyaratkan 20 km / liter sehingga ada penghematan sekitar 66% per mobil. Program ini berlaku untuk kendaraan berkapasitas mesin bensin 1.000 – 1.200 cc dan 1.500 cc untuk diesel.
