Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CUKAI KENDARAAN: Produsen Ragukan Efektivitas Kebijakan

BISNIS.COM,JAKARTA--Wacana pengenaan cukai terhadap gas buang kendaraan bermotor ditanggapi negatif oleh produsen kendaraan. 

BISNIS.COM,JAKARTA--Wacana pengenaan cukai terhadap gas buang kendaraan bermotor ditanggapi negatif oleh produsen kendaraan. 

Kebijakan tersebut dinilai hanya efektif untuk menggenjot penerimaan negara ketimbang mengurangi polusi udara.  

Gunadi Sindhunata, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), menilai masalah emisi gas buang bukan 100% dikarenakan kendaraan, melainkan pada jenis bahan bakar yang digunakan. 

Sementara itu, AISI sudah mengusulkan agar pemerintah menerapkan standar emisi Euro 3 guna mengurangi polusi udara. 

"Namun ternyata bahan bakar yang sesuai belum tersedia. Jadi problemnya itu di ketersediaan bahan bakar. Kami sudah bayar pajak, kok masih akan dikenakan cukai. Ini sama saja kepala sama buntut tidak nyambung," tegasnya kepada Bisnis, Senin (1/4). 

Menurutnya, kebijakan cukai yang diwacanakan pemerintah hanya efektif menambah pundi-pundi pemasukan negara, tetapi belum tentu digunakan untuk membersihkan udara. 

Sementara itu, dampaknya terhadap industri sepeda motor akan merugikan karena diyakini bakal menurunkan permintaan. 

"Jadi kebijakan cukai itu hanya efektif untuk mengambil uang rakyat, tapi uangnya buat membersihkan udara atau tidak kita tidak pernah tahu," ketusnya. 

Wacana cukai itu jika jadi diterapkan, lanjut Gunadi, akan menambah deret masalah baru di sektor otomotif.

Sebab, per 1 April, aturan uang muka pembiayaan syariah diperketat atau naik hampir dua kali lipat dari besaran normal. 

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro mengatakan Kementerian Keuangan tengah menjajaki untuk mengenakan cukai terhadap sejumlah komoditas, a.l. emisi kendaraan bermotor.

Nantinya, kata Bambang, setiap kendaraan bermotor harus uji emisi dan hasilnya menunjukan kadar gas buang yang melebihi ambang batas akan dikenakan cukai. 

Astera Primanto Bhakti, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, ketika dimintai keterangan enggan membocorkan substansi dari rencana kebijakan cukai itu. 

Menurutnya, beleid sedang disusun dan akan diupayakan terbit secepatnya pada tahun ini. 

 

"Saya belum mau komentar dulu karena masih dibahas," singkatnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Agust Supriadi
Editor : Others
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper