Vietnam Punya VinFast, Kapan Giliran Mobnas Indonesia?

Setelah VinFast mengaspal, program pengembangan mobil seperti Esemka yang lama digadang-gadang menuai banjir pertanyaan. Sementara itu, pemerintah diam-diam malah menyiapkan payung regulasi merek lokal pada Battery Electric Vehicle (BEV).
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 20 Juni 2019  |  14:08 WIB
Vietnam Punya VinFast, Kapan Giliran Mobnas Indonesia?
Pekerja berjalan di depan deretan mobil Esemka di pabriknya di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/10/2018). - ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA -- Esemka dianggap hanya melanjutkan estafet kegagalan program produksi mobil cap lokal. Publik mendamba kehadiran produk roda empat yang dipopulerkan Joko Widodo kali pertama saat menjabat Walikota Solo, Jawa Tengah.

Kini, sosok tersebut diperkirakan bakal duduk di kursi kepresidenan untuk kali kedua. Namun, Esemka belum satupun mengaspal, belum terdapat diler penjualan dan layanan purna jual, singkatnya belum terbetik kabar mobil itu dipasarkan.

Selentingan memang ada. Dari perusahaan yang membekingi produksi Esemka telah berdiri, sejak munculnya nama AM Hendropriyono sampai kabar yang menyebutkan mobil tersebut telah melakoni tes laik jalan.

Esemka kemudian mencuat di sela kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, saat calon wakil presiden Ma’ruf Amin melontarkan pernyataan bahwa produk tersebut akan meluncur dalam waktu dekat. Hingga kini, rencana itu belum nyata.

Sejumlah Siswa SMK Negeri 1 Kota Kediri merawat mesin Mobil Esemka tipe Sport Utility Vehicle (SUV) Rajawali di bengkel perawatan mobil Esemka di SMK Negeri 1 Kota Kediri, Jumat (4/3/2016)./ANTARA FOTO

Membandingkan antara keberhasilan Vietnam melahirkan mobil nasional (mobnas) bermerek VinFast Fadil yang sudah dipasarkan dan wacana mobnas khas Indonesia tentu boleh saja. Tetapi, perbandingan itu layaknya menyorot pula langkah yang telah diambil kedua negara dalam kondisi khusus masing-masing.

Indonesia dan Vietnam jelas berbeda. Sejauh ini, “Negeri Paman Ho” seakan bernyali dan leluasa menerapkan kebijakan halang rintang bagi penetrasi produk impor.

Pada tahun lalu, gong dimulainya tarif impor nol diterapkan bagi aliran barang masuk sesama negara Asean. Sebaliknya, Vietnam justru memberlakukan kebijakan yang memperketat aliran impor, walau tetap membebaskan tarif masuk.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, sejak 2017, negara tersebut seolah menyiapkan ranjau bagi tiap produk impor. Vietnam melahirkan beberapa kebijakan yang kompak untuk menggapai visi memperbesar produksi dalam negeri, terutama sektor otomotif.

Kebijakan payung yang terbit yaitu Keputusan No. 116/2017/ND-CP ("Keputusan 116"). Peraturan berisikan ketentuan tentang produksi, perakitan, impor, garansi, dan perawatan kendaraan.

Buntutnya, lewat peraturan tersebut mobil impor harus pula menjalani uji tipe dan uji emisi dalam regulasi Nomor 116 tentang Overseas Vehicle Type Approval (VTA). Terdapat pula Edaran 03/2018/TT-BGTVT yang berdasarkan Keputusan 116, mensyaratkan kelengkapan sertifikan suku cadang seperti ban, lampu, dan kaca spion.

Sejalan dengan itu, lahir pula Keputusan No. 125/2017 tentang aturan ketat emisi mobil impor. Keputusan 125 memperkuat peran Keputusan 116, dengan menyensor emisi kendaraan yang ditentukan minimal berstandar Euro 4 hingga 2021, Euro 5 pada 2022, dan selanjutnya.

David Beckham (kanan) berfoto bersama VinFast Lux SA2.0 di Paris Motor Show 2018./Reuters-Regis Duvignau

Tentu, bagi negara semacam Indonesia yang mengandalkan pasar Vietnam, kebijakan tersebut cukup mencekik. Pada kuartal pertama tahun lalu, ekspor mobil dari Indonesia ke Vietnam berkurang lantas berhenti sementara.

Belum lagi terkait standardisasi minimal Euro 4 dan Euro 5 yang pastinya memunculkan soal tersendiri bagi pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maklum, mayoritas pabrik di Indonesia masih harus mengikuti acuan bahan bakar yang berada di bawah ketentuan Euro 4. Butuh biaya tambahan untuk penyesuaian produksi ekspor.

Dalam hal ini, Vietnam jelas lebih berani. Singkatnya, negara tersebut memberikan dinding penghalang agar barang impor tak seenaknya masuk.

Pelajaran bagi Indonesia
Indonesia memang punya pelajaran untuk berupaya membentengi tumbuhnya produk mobil cap lokal di tengah arus persaingan global. Pelajaran pahit itu bernama mobnas Timor dan sederet merek lokal lain yang pernah dikembangkan.

Ujungnya, Indonesia kena gugatan dari banyak pihak. Memang gagasan yang lahir pada era Orde Baru tersebut sudah tak adil sejak dalam gagasan.

Puncaknya, terjadi pada 1996. Gagasan mobnas dijewantahkan pemerintah melalui penerbitan beleid Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil nasional.

Timor digawangi Tommy Soeharto, anak kandung Presiden Soeharto. Dalam beleid yang diteken pada Februari 1996 tersebut, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan diminta memberi kemudahan agar mobnas itu dapat lahir dengan merek yang diciptakan sendiri, menyerap komponen lokal, serta berkesempatan untuk melakukan ekspor.

Lebih jauh, beleid itu menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membebaskan bea masuk atas impor komponen yang masih dibutuhkan. Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan sebesar 10 persen.

Sebaliknya, pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang atas mobil yang diproduksi, ditanggung pemerintah. Tak cukup menanggung pajak, pemerintah melalui Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus mengamankan jalan pembangunan mobnas tersebut.

Tak pelak, Indonesia digugat hingga forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Gagasan mobnas pun terbenam bersama kekuasaan Soeharto yang tenggelam.

Chairman Vingroup Pham Nhat Vuong (kanan) menjelaskan perakitan mobil di pabrik Vinfast kepada Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Xuan Phuc (tengah) dan rombongan di sela-sela acara pembukaan pabrik tersebut di Hai Phong, Vietnam, Jumat (14/6/2019)./Reuters-Kham

Di sisi lain, kebijakan yang dikayuh Pemerintah Vietnam jauh berbeda dengan langkah yang pernah dilakukan Indonesia tersebut. Mereka tak mengutak-atik tarif ataupun memberikan perlakuan khusus kepada produk lokal, melainkan sekadar memperketat pintu masuk produk luar lewat arah yang berbeda.

Hal ini sepertinya terlalu berat dilakukan Indonesia. Berbeda dengan Vietnam, investasi asing yang telah digelontorkan bagi pengembangan pabrik di Indonesia lebih dulu besar dibandingkan negeri asal VinFast tersebut.

Hingga tahun lalu, Indonesia menempati peringkat kedua negara Asia Tenggara (Asean) dalam hal produksi mobil. Total volume itu mencapai 1,34 juta unit, naik 10 persen dibandingkan 1,21 juta unit volume pada 2017.

Pada saat bersamaan, produksi mobil Vietnam hanya mencapai 200.436 unit atau tumbuh 2 persen dibandingkan 195.937 unit pada 2017. Posisi ini mencerminkan bahwa prinsipal otomotif global seperti Toyota, Daihatsu, Honda, hingga merek Eropa lebih besar menanam kapital di Indonesia.

“Ketergantungan Indonesia memang lebih besar dengan prinsipal, dibandingkan dengan Vietnam. Jadi kebijakan pun berbeda,” ujar Dewa Yuniardi, perwakilan dari Asosiasi Industri Automotive Nusantara atau Asianusa (produsen mobil lokal).

Asianusa punya pengalaman pahit terkait arah kebijakan pengembangan industri. Asosiasi tersebut sebelumnya menaungi beberapa merek rintisan lokal, tapi kini hanya tersisa produk Fin Komodo.

“Waktu itu, kami meminta dan berdiskusi dengan pemerintah kalau produsen lokal diberikan tempat tersendiri. Misal, dengan membatasi pasar untuk mobil di bawah 1.000 cc, ternyata pemerintah malah mengeluarkan kebijakan LCGC [Low Cost Green Car],” kenangnya.

Menurut Dewa, rontoknya pengembangan Asianusa karena pemerintah benar-benar lepas tangan terhadap pengembangan. Untuk sekadar insentif saja, ungkapnya, aturan pemerintah selalu tak mengena bagi produsen mobil lokal Asianusa sebab selalu mengacu kepada volume produksi dan besaran investasi.

“LCGC itu mendapatkan insentif pajak, mereka produk 1.000cc, mendekati produk yang dibuat rekan-rekan Asianusa,” ucap Dewa.

Petugas memeriksa mobil produksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang siap diekspor di IPC Car Terminal, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (8/3/2018). /JIBI-Dwi Prasetya

Arah Kebijakan
Sejauh ini, belum terdapat arah kebijakan yang memungkinkan munculnya mobil merek lokal. Pastinya, kisah kelam pengembangan mobnas era 1990-an, tak layak jadi contoh.

“Masa sekarang harus swasta nasional yang maju. Namun, kemajuan itu pun perlu dukungan kebijakan, ini yang seharusnya dipikir berbeda oleh pemerintah,” tegas Dewa.

Di sisi lain, nama Esemka yang telanjur melambung sebagai perwujudan mobnas, masih belum mendapatkan kejelasan. Pun pihak yang pernah terkait dengan PT Adiperkasa Citra Esemka selaku prinsipal Esemka seperti AM Hendropriyono dan Hosea Sanjaya, tetap bergeming.

Sebaliknya, seolah menebus dosa waktu yang terbuang bagi pengembangan produk nasional tersebut, pemerintah mulai serius menggodok ketentuan merek lokal pada generasi teknologi baru, yakni Battery Electric Vehicle (BEV).

Dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan yang masih belum diketok, upaya pengembangan merek lokal mencuat kuat.

Pengembangan dan percepatan kelak mengacu kepada peta jalan yang wajib diterbitkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Selain itu, para pemain pasar BEV wajib membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri, sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal 6, begitupun bagi pemasok komponen.

Pada salah satu poin aturan, menyembul hasrat mendorong kehadiran kendaraan berbasis listrik bertenaga baterai dalam negeri. Isinya, ketentuan tentang penelitian dan inovasi.

Bahkan, beleid ini menjadikan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah pusat ataupun daerah, untuk ikut bersinergi mengembangkan atau melakukan inovasi produk BEV.

Karyawan mencoba mobil listrik sebelum pelepasan roadshow PLN BLITS Explore Indonesia di Jakarta, Jumat (9/11/2018). PLN BLITS Explore Indonesia merupakan touring mobil listrik karya anak bangsa hasil kolaborasi Budi Luhur dan ITS (BLITS)./JIBI-Abdullah Azzam

Beleid tersebut mengatur secara ketat BEV yang layak edar. Salah satu aturan pengikat yaitu penggunaan kandungan lokal dalam negeri.

Pada pasal 8 ayat 1, secara jelas untuk BEV roda dua dan tiga, harus mengikuti tahapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang semakin membesar. Misal, pada periode 2019-2023, TKDN minimal mencapai 40 persen, lalu pada periode selanjutnya 60 persen, dan terus naik hingga mencapai 80 persen.

Sementara itu, untuk roda empat atau lebih, TKDN minimal pada awal pelaksanaan beleid dipatok 35 persen. Namun, jumlah itu secara bertahap wajib meningkat hingga periode 2025 dan seterusnya, dengan TKDN minimal 80 persen.

Pemerintah juga memaksa para pemain produk BEV untuk mengantongi izin produksi dengan ketentuan perusahaan berbadan hukum Indonesia, termasuk wilayah operasi. Hal serupa juga berlaku bagi produsen komponen.

Entah, apakah ini cara pemerintah menyiapkan produk lokal dalam jangka panjang? Yang jelas, era kendaraan listrik di Indonesia rasanya masih terlampau jauh.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Mobil Listrik, Mobil Nasional, fokus

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


0 Komentar
Urut berdasarkan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top