Pajak Kendaraan Ramah Lingkungan dan Keberlanjutan IKM Otomotif

Rencana perubahan skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan diyakini bakal berdampak terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang memproduksi suku cadang kendaraan bermotor.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 15 Maret 2019  |  08:01 WIB
Pajak Kendaraan Ramah Lingkungan dan Keberlanjutan IKM Otomotif
Karyawan mengamati mobil hybrid dan mobil listrik sebelum prosesi penyerahan kepada pemerintah Indonesia di Jakarta, Senin (26/2/2018). Mitsubishi Motors memberikan 8 unit Mitsubishi Outlander PHEV model SUV plug-in Hybrid, 2 unit mobil listrik i-MiEV dan 4 unit quick charger kepada Pemerintah Indonesia. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Usul harmonisasi pajak penjualan barang mewah yang sudah disampaikan pemerintah diperkirakan turut berdampak pada tumbuhnya produksi dan penjualan kendaraan bermotor rendah emisi alias Low Carbon Emission Vehicle.

Kenaikan produksi dan penjualan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) akan berdampak pada keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang selama ini memasok komponen-komponen kendaraan beremisi tinggi.

Dalam usulannya, pemerintah ingin ada perubahan skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dengan tidak lagi menjadikan kapasitas mesin sebagai pembeda pajak kendaraan bermotor. Nantinya, besar atau kecilnya emisi kendaraan lah yang akan menentukan tarif PPnBM.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk menggenjot produksi dan penjualan model Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar (KBH2). Seluruh usul itu ditargetkan berjalan pada 2021.

Jika skema PPnBM baru sudah diterapkan, maka harga jual KBH2 akan lebih rendah dibanding kendaraan konvensional. Lambat laun, masyarakat juga diyakini bakal lebih memilih membeli KBH2 dibanding mobil atau motor konvensional.

Pengunjung mengamati mobil baru yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019)./Bisnis-Rachman

Salah satu model KBH2 adalah kendaraan berbasis listrik seperti Hybrid Engine Vehicle (HEV), Plug-in HEV, Battery Electric Vehicle (EV), dan Fuel Cell Vehicle (FCV). Produksi kendaraan berbasis listrik itu belum banyak di Indonesia, tapi pemerintah optimistis jumlahnya akan meningkat seiring berubahnya kebijakan yang berlaku.

Jika produksi kendaraan berbasis listrik sudah banyak dilakukan di dalam negeri, otomatis perubahan pun bakal dialami para pelaku industri, terutama yang selama ini memasok komponen otomotif. Dampak akan dirasakan mulai dari pelaku industri besar hingga IKM.

Sederhananya, mereka harus mengubah lini produksi karena beberapa komponen kendaraan tak lagi kompatibel dengan motor atau mobil ramah lingkungan. Apalagi, yang berbasis listrik.

Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia Wan Fauzi mengakui perubahan atau shifting produksi pasti akan dihadapi IKM komponen otomotif

Dia menegaskan IKM otomotif siap menghadapi perubahan itu. Tetapi, butuh waktu sebelum semua pelaku IKM komponen otomotif siap memasok kebutuhan kendaraan ramah lingkungan atau listrik.

Fauzi menyebutkan sejumlah komponen yang akan hilang di antaranya knalpot, muffler atau filter suara, bricket, busi, dan tangki bensin. IKM otomotif yang selama ini memproduksi komponen-komponen itu pasti akan beralih menghasilkan barang-barang baru.

Menurutnya, peralihan itu membutuhkan waktu setidaknya enam bulan atau maksimal setahun. Waktu peralihan tergantung dari seberapa besar perubahan atas lini produksi komponen-komponen utama kendaraan ramah lingkungan atau listrik itu.

“Kalau nanti sudah berjalan, kalau sedikit-sedikit [perubahannya] sih kita cepat beralihnya. Ya dari enam bulan sampai setahun lah proses peralihannya,” ujar Fauzi kepada Bisnis, Rabu (13/3/2019).

Perubahan yang akan dihadapi IKM komponen otomotif harus diikuti dengan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor tersebut. Pelatihan ulang SDM disebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi barang-barang baru yang sesuai kebutuhan industri otomotif ramah lingkungan.

Selain melakukan pelatihan ulang atas para pekerja, IKM otomotif juga harus segera tahu komponen-komponen apa saja yang mesti mereka produksi untuk kendaraan listrik atau ramah lingkungan. Jika adaptasi berjalan lambat, maka ada kemungkinan pelaku IKM komponen otomotif akan gulung tikar.

“Contoh, kalau untuk [produsen] komponen bodi yang dari metal atau plastik, dia mesin produksinya bisa dialihkan untuk barang yang lain. Dari awal, kami sudah melihat [kemungkinan peralihan produksi]. Kalau enggak cepat-cepat cari komponen pengganti, akan terasa,” tuturnya.

Demi Kemajuan IKM
Tantangan dan peluang dalam memproduksi komponen kendaraan ramah lingkungan sebelumnya sempat disinggung Director Administration, Corporate & External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam.

Dia menerangkan tantangan utama yang akan dihadapi perusahaannya adalah bagaimana melakukan produksi kendaraan ramah lingkungan lokal dengan komponen elektrik dari dalam negeri. Pemerintah dinilai bisa memberi insentif bagi pembuat kendaraan yang menggunakan komponen hasil produksi dalam negeri.

"Harapannya, juga ada perhatian untuk lokalisasi atau keberpihakan terhadap produksi lokal," ucap Bob kepada Bisnis, Selasa (12/3).

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto angkat suara. Dia menyatakan insentif berupa tax holiday memang direncanakan akan diberikan kepada industri yang memproduksi komponen utama kendaraan ramah lingkungan.

Sementara itu, bagi IKM, Harjanto yakin tak banyak perubahan yang akan mereka rasakan. IKM dipandang hanya akan menghadapi tuntutan agar bisa memproduksi barang-barang pelengkap di kendaraan ramah lingkungan.

Pasalnya, perbedaan besar dari kendaraan konvensional dan ramah lingkungan atau listrik terletak pada spesifikasi mesin. Produksi mesin atau baterai di kendaraan ramah lingkungan menjadi jatah industri besar serta assembling.

“Kalau bicara IKM kan sudah ada partisipasi mereka dalam industri otomotif. Jadi, kelompok produk-produk aksesoris, after market itu banyak. Misalnya, untuk aksesoris kendaraan emblem, bahan baku jok, roofing, segala macam itu kan melibatkan IKM,” jelasnya kepada Bisnis.

Kemenperin memprediksi salah satu tantangan yang dihadapi IKM nantinya adalah akses untuk mendapatkan bahan baku. Selain itu, mereka juga ditantang untuk bisa berproduksi menggunakan teknologi canggih ke depannya.

Seorang pekerja membawa sejumlah knalpot mobil di pasar suku cadang otomotif./Reuters-Adnan Abidi

Tuntutan-tuntutan itu dipercaya bakal menstimulus IKM di Indonesia untuk berubah, dari yang selama ini menggunakan teknologi konvensional menuju modern dalam berproduksi.

“Kalau di negara-negara lain kan industri kecil mereka sudah masuk ke teknologi yang lebih advanced, lebih maju, meski skalanya kecil dan menengah,” lanjut Harjanto.

Pernyataan senada disampaikan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih. Dia meyakinkan proses transformasi IKM komponen otomotif nantinya tak akan berjalan lama dan susah.

Pemerintah dijamin akan mendampingi seluruh IKM komponen otomotif dalam melakukan perubahan lini produksi. Gati yakin nantinya IKM komponen dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar kendaraan ramah lingkungan atau listrik.

“Mengubah line production tidak semudah itu, tetapi supply bisa menyesuaikan demand. Pasti akan ada pembinaan berupa pelatihan dan bimbingan teknis,” sebutnya.

Saat ini, ada 100 IKM komponen otomotif yang tergabung di PIKKO. Selain itu, tercatat ada 500 IKM yang berproduksi di tier 3 atau 4 yang tersebar di Tegal, Ceper, Yogyakarta, Semarang, Purbalingga, Pasuruan, serta Sidoarjo.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pajak, mobil, fokus

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


0 Komentar
Urut berdasarkan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top