Bisnis.com, JAKARTA- Salah satu sektor yang kerapkali disasar sebagai pangkal soal tingginya emisi karbon adalah industri otomotif. Sebagai negara yang ikut menyepakati target global penurunan emisi karbon, Indonesia harus mencari akal agar industri otomotif melakukan transformasi.
Industri otomotif pada akhirnya harus mengikuti arus tren global teknologi listrik. Sebagai patokan penurunan emisi karbon, saat ini industri otomotif dan moda transportasi lainnya merupakan penyumbang terbesar ketiga.
Seturut dengan itu, maka pemerintah sejak tiga tahun lalu menyusun payung kebijakan pengembangan industri otomotif berbasis baterai. Hal itu tertuang dalam Perpres No.55/2019.
Kini, berbagai kebijakan turunan telah diterbitkan. Kesemua peraturan bermaksud melecut inisiatif pasar dan industri kendaraan bermotor listrik, mulai dari fasilitasi perpajakan dengan membebaskan PPnBM, melonggarkan bea masuk, insentif fiksal untuk investasi, hingga kemudahan administrasi dan registrasi penggunaan kendaraan listrik.
Bahkan, dalam peta jalan Industri Kendaraan Bermotor Listrik, pemerintah mematok target pengembangan pasar dan produksi. Untuk menyukseskannya, pemerintah merintis penggunaan kendaraan bermotor listrik di kawasan-kawasan wisata, serta menyediakan anggaran untuk pembelian juga penyewaan kendaraan listrik.
Secara jujur, penetrasi pasar kendaraan bermotor listrik khususnya roda empat mulai tumbuh. Statistik Gaikindo memperlihatkan mobil berbasis listrik terjual 1.020 unit selama periode Januari-April 2022, terdiri dari HEV, PHEV, dan BEV. Jumlah itu setara 0,3 persen dari total wholesales pada periode yang sama.
Baca Juga
Namun jika ditilik lebih jauh, populasi produk yang menggunakan teknologi listrik murni (battery electric vehicle/BEV) masih cukup langka. Penjualan BEV hanya sekitar 163 unit selama empat bulan pertama tahun ini.
Harga yang jauh lebih mahal meskipun disokong berbagai kemudahan dan fasilitas fiskal masih jadi hambatan utama. Rerata harga BEV masih di sekitar Rp500 juta untuk jenis mobil sedan dan hatchback.
Sebaliknya, pasar paling gemuk di Indonesia saat ini masih seputar harga Rp300 juta dengan jenis mobil MPV dan SUV. Soal lainnya, belum banyak infrastruktur pendukung BEV yang masih berpusat di Jabodetabek dan kota-kota besar.
Persoalan lanjutan, dengan populasi yang sulit tumbuh tanpa terobosan kebijakan radikal, maka dorongan transformasi industri otomotif tak akan signifikan dalam upaya penurunan emisi karbon.
Indonesia akan terseok-seok dalam menggapai target nol emisi karbon pada 2060 dari sisi industri otomotif. Apalagi, jika tidak dibarengi dengan konversi masif sumber pembangkit listrik yang hingga kini mayoritas mengandalkan batu bara.
Hal inipun disorot dalam Prof. Wiwandari Handayani, Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro (Undip). Dalam riset yang dilakukannya terkait strategi kebijakan penurunan emisi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan terkait pengembangan EV merupakan bagian dari strategi besar penurunan emisi karbon.
Riset yang dilakukan Wiwandari membandingkan rute kebijakan dari beberapa negara Asia dalam penurunan emisi karbon. Dari riset tersebut, diketahui negara Asia yang masih memimpin dalam penurunan emisi antara lain China, India, dan Thailand.
Di negara-negara tersebut, pemetaan masalah penanggulangan emisi digarap lewat sinergi banyak pihak, terutama industri, akademisi, dan pemerintah. Hasilnya, pemetaan persoalan emisi itu jadi acuan transformasi tiap sektor industri.
Seperti misalnya, China yang mengunci persoalan emisinya berkaitan dengan penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil, memfokuskan kebijakan fasilitasi fiskal dan subsidi untuk menggaet investor energi terbarukan sekaligus merangsang pasar produk.
China juga telah berhasil memanfaatkan kekuatan industri, salah satunya sektor otomotif untuk mendukung kelahiran industri mobil listrik mulai dari komponen, pengusaan teknologi baterai, hingga manufaktur mobil.
Pemerintah China secara penuh merangsang pasar EV. Diskon dan subsidi disediakan pemerintah bagi konsumen, termasuk investasi infrastruktur pendukung yang sangat masif.
Detail inilah yang harusnya jadi pelajaran. Industrialisasi EV bukan pekerjaan ringan, selain menyedot sumber daya negara berupa anggaran, juga menyiapkan pasar sekaligus kesiapan sumber daya manusia.
Sebaliknya, kata Wiwandari, kerapkali kebijakan Pemerintah Indonesia saling bertubrukan antar level dan instansi. “Banyak kebijakan tumpang tindih,” ungkapnya di sela kegiatan Seminar Nasional dengan tema “100 Years of Indonesia Automotive Industry, Realizing Indonesia Net-Zero Emission” yang merupakan rangkaian kegiatan kerja sama antara Toyota Indonesia 7 universitas dalam penelitian terkait EV, Rabu (25/5/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1692301785.jpg?w=348&h=261)
