Bisnis.com, BANDUNG - Asosiasi Usaha Pendukung Industri (AUPI) mendesak pemerintah mengembangkan klaster atau kawasan industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat.
Ketua AUPI Edison Sihombing mengungkapkan adanya klaster bagi IKM dimaksudkan agar produk yang dihasilkannya bisa menembus industri otomotif dalam skala besar.
"China sudah mengembangkan kawasan/klaster IKM yang memproduksi berbagai produk manufaktur termasuk komponen otomotif. Sementara itu, IKM Indonesia masih terpisah-pisah yang berproduksi di ruko yang tidak representatif,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/11).
Menurutnya, pembangunan klaster itu bisa dimulai dengan satu sektor terlebih dahulu seperti IKM industri otomotif, sebagai pusat berbagai kegiatan seperti Research & Development (R&D) dan pelatihan standardisasi produk seperti ISO atau SNI untuk mendorong pemasaran.
“Kami tidak berharap diberi fasilitas gratis, tetapi setidaknya pinjaman lunak bagi pelaku IKM yang belum bankable untuk memperoleh lahan industri.”
Edison mengungkapkan pembinaan IKM oleh industri otomotif hanya dilakukan sebagian Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang memang khusus menangani perkembangan IKM, yaitu Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) untuk mendorong produk komponen lokal.
Padahal, kemajuan IKM lokal seharusnya didorong pemerintah dan tidak mengandalkan pihak swasta yang hanya mengedepankan kepentingan bisnisnya.
“Jika tidak dimulai, pasar Indonesia akan terus tergerus oleh pelaku usaha asing dan bahkan dapat menghadirkan broker-broker yang bisa merugikan,” ujarnya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menilai klaster industri komponen otomotif yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk industri-industri motor dan mobil sangat potensial bagi IKM.
Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengatakan pihaknya mendorong industri komponen otomotif agar dapat mengikuti pertumbuhan sektor otomotif nasional.
“Seperti di Jepang, komponen otomotif mereka dihasilkan dari produk lokal. Jadi, Indonesia pun harus melakukan hal serupa agar produk impor bisa ditangkis,” katanya.
Menurutnya, dengan sistem klaster produktivitas semakin terpantau dan mudah untuk digenjot. “Jika tidak di klaster akan sulit untuk mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dalam memproduksi komponen yang berkualitas,” ujar Ari.
Apindo mengungkapkan selama ini industri komponen otomotif hanya terpaku produk aksesoris yang nilai tambahnya rendah. Industri komponen otomotif harus mengembangkan komponen inti kendaraan bermotor sehingga ada kenaikan nilai tambah.
Selain itu, guna menjamin produk yang berkualitas pemerintah harus secepatnya melakukan sertifikasi terhadap komponen otomotif sesuai standar SNI atau ISO sehingga bisa bersaing dalam pasar global.
Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menjajaki bengkel umum, sebagai sub-unit pendukung pelaku klasterisasi IKM yang memproduksi komponen atau mesin otomotif.
Kepala Disperindag Ferry Sofwan Arief mengatakan penjajakan dilakukan agar menekan ongkos sewa yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan bengkel besar swasta.
“Kami baru mempunyai tiga bengkel umum untuk mendorong pelaku usaha kecil seperti di Gedebage Bandung, Cisaat Sukabumi, dan Citereup Bogor,” katanya.
Sehingga pengembangan komponen otomotif utama seperti mesin dan perangkat bagian komponen motor atau sering yang disebut dengan komponen asesoris memiliki kualitas yang sangat baik.(k29/k31)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
