Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mobil Listrik: Ditunggu, Kepastian Insentif dan Kesiapan Infrastruktur SPLU

Industri kendaraan bermotor nasional masih harus berjuang membangun infrastruktur hingga meraih dukungan fiskal saat produsen otomotif global berlomba menggarap pangsa pasar kendaraan listrik.
Peluang bisnis mobil listrik di Indonesia dan arah kebijakan nasional mobil listrik./Bisnis-Husin Parapat
Peluang bisnis mobil listrik di Indonesia dan arah kebijakan nasional mobil listrik./Bisnis-Husin Parapat

Binis.com, TANGERANG SELATAN— Industri kendaraan bermotor nasional masih harus berjuang membangun infrastruktur hingga meraih dukungan fiskal saat produsen otomotif global berlomba menggarap pangsa pasar kendaraan listrik.

Mobil listrik menjadi tema headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (3/8/2018). Berikut laporannya.

Sejauh ini, insentif pajak untuk mengembangkan mobil listrik baru sebatas usulan, di antaranya tax holiday untuk investor yang akan memproduksi baterai atau melakukan riset hingga penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

Mengenai infrastruktur stasiun pengisian daya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memang telah menyatakan kesanggupan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan pasokan listrik untuk mobil listrik, melalui stasiun penyedia listrik umum (SPLU).

Namun hingga kini, jumlah SPLU baru ada di 1.500 titik. Padahal, pemerintah menargetkan lebih dari 20% kendaraan beremisi rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV) pada 2025 atau sekitar 400.000 kendaraan.

Artinya, satu SPLU harus melayani sekitar 266 kendaraan. Meski demikian, industri otomotif tetap berkomitmen mengikuti tren otomotif dunia yang mengedepankan kendaraan ramah lingkungan, diantaranya dengan implementasi penggunaan biosolar dengan kadar fatty acid methyl ester (Fame) 20% alias B20 sesuai dengan standar Euro yang ditetapkan.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan industri otomotif siap membantu pemerintah untuk menghemat devisa.

“Kami ingin menegaskan kembali bahwa kami siap implementasikan B20 sesuai dengan standar Euro yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, Kamis (2/8/2018).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan jika industri otomotif sudah siap dengan B20 maka yang lain pasti siap.

“Karena teknologi yang paling complicated di otomotif,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan pelaku industri otomotif domestik untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi nasional.

“Di antara semua sektor perindustrian, saya melihat otomotif termasuk yang paling internasional. Rantai produksi sudah global, skala ekonomi sudah global, branding-nya pun sudah global. Ada tiga tantangan utama saat ini,” tegasnya saat membuka GIIAS 2018 yang bertajuk Beyond Mobility, kemarin.

GIIAS 2018 bakal digelar selama sebelas hari, tepatnya pada 2—12 Agustus 2018 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Kali ini, 250 brand otomotif dan industri pendukungnya ikut hadir menampilkan inovasi serta produk terbaru masing-masing.

Presiden menyebutkan tiga tantangan itu adalah pertama, Indonesia harus mewaspadai meluasnya tren mobil listrik.

“Pemerintah Prancis dan Inggris sudah mengumumkan mulai 2040 mobil nonlistrik akan dilarang dijual di kedua negara ini. Pemerintah Tiongkok juga mengumumkan akan jadi yang terdepan untuk mengembangkan mobil listrik,” terangnya.

Kedua, munculnya teknologi yang memungkinkan adanya disrupsi terhadap praktik-praktik umum yang ada di industri otomotif, antara lain kendaraan otonom dan aplikasi transportasi online. “Dengan kendaraan otonom, kita harus meredefinisi mobil. Kemudian aplikasi transportasi online, dari tadinya sebuah produk, sudah beralih jadi jasa,” lanjut Jokowi yang untuk pertama kalinya hadir dalam ajang tersebut.

Ketiga, risiko jangka pendek, di mana Indonesia perlu memperkuat pasar domestik guna mengantisipasi penurunan permintaan pasar ekspor.

“Saat ini mulai terjadi siklus ekonomi di mana di beberapa negara sudah terjadi kejenuhan permintaan.”

TUNGGU REGULASI

Jodie O’tania, Head of Corporate Communication BMW Group Indonesia, menilai dukungan pemerintah terhadap kebijakan kendaraan listrik sudah cukup dirasakan oleh perusahaan.

“Kami berharap regulasi yang akan dikeluarkan dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik, sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik,” kata Jodie kepada Bisnis, Kamis (2/8/2018).

Dia mengungkapkan, penghitungan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) berdasarkan emisi atau gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor mobil sudah diaplikasikan di beberapa negara dan terbukti sukses.

“Namun, untuk Indonesia dibutuhkan penelitian lebih lanjut berdasarkan situasi di Indonesia,” katanya.

Kariyanto Hardjosoemarto, Deputy Director Sales Operations & Product Management PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI),  mengatakan pihaknya tetap memiliki keyakinan bahwa pemerintah serius dalam mendorong industri kendaraan listrik di Indonesia.

Meskipun begitu, perusahaan berharap segera ada kejelasan mengenai insentif yang diberikan bagi kendaraan listrik mengingat diperlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari sisi produk, after sales, dan personel. (Dewi A. Zuhriyah/Thomas Mola/ Yusran Yunus/ Yudi Supriyanto & Amanda K. Warhani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper