Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Askarindo: Pengadaan Barang Pemerintah Kurang Ramah Industri Karoseri

Asosiasi Karoseri Indonesia mengungkapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap tidak bersahabat dengan industri, karena tidak memberikan cukup waktu untuk produksi.
Para pekerja sedang mengerjakan bus pesanan Transjakarta di Karoseri Nusantara Gemilang, Demak, Jawa Tengah, pada Selasa (13/2/2018)/Bisnis.com-Annisa Sulisyto Rini
Para pekerja sedang mengerjakan bus pesanan Transjakarta di Karoseri Nusantara Gemilang, Demak, Jawa Tengah, pada Selasa (13/2/2018)/Bisnis.com-Annisa Sulisyto Rini

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Karoseri Indonesia mengungkapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap tidak bersahabat dengan industri, karena tidak memberikan cukup waktu untuk produksi.

Ketua Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) Sowanwitno Sommy Lumadjeng mengatakan, industri karoseri memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terkait dengan pengadaan kendaraan baik barang, bus, maupun kendaraan khusus lainnya.

"Bus, minibus, bus besar, molen, truk, bisalah kita [membuat] untuk kebutuhan dalam negeri, untuk memenuhi,” kata Sommy di Jakarta pada Kamis (22/3/2018).

Namun, seringkali para pelaku usaha karoseri kerap kesulitan memenuhi permintaan pemerintah dengan waktu yang tidak cukup untuk membuat suatu kendaraan niaga.

Kondisi tersebut terjadi lantaran pemerintah tidak teratur dalam melakukan belanja, sementara industri tidak bisa dadakan untuk memenuhi belanja pemerintah.

Dia menuturkan, lelang yang dilakukan pemerintah kerap baru tercantum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di akhir-akhir tahun, seperti pada tahun lalu.

Kondisi tersebut kerap membuat industri tidak berani mengambil risiko untuk ikut dalam lelang lantaran takut terlambat menyelesaikan proyek mengingat pada akhir tahun kas negara sudah tutup buku.

Perusahaan, ujarnya, tidak bisa melakukan belanja untuk memenuhi pengerjaan kendaraan pemerintah jika belum terdapat pada LKPP karena belum mengetahui harga yang ditawarkan.

Terkait waktu penyelesaian pengerjaan kendaraan, dia menuturkan akan tergantung pada jumlah kendaraan yang harus diselesaikan. Menurutnya, pelaku usaha bisa menyelesaikan satu unit kendaraan seperti bus rapid transit (BRT) dalam waktu satu bulan.

Dia mengungkapkan, para pelaku usaha karoseri di dalam negeri bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan pemerintah dengan jumlah besar dengan kualitas yang sama mengingat spesifikasi kendaraan sudah disesuaikan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, lanjutnya pemerintah juga perlu menutup 100% impor kendaraan-kendaraan niaga bekas seperti truk.

Dia mengingatkan, industri karoseri memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, lanjutnya industri ini cukup prospektif untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti jalan tol, pertumbuhan penjualan volume kendaraan niaga, pengembangan sektor pariwisata, dan kebijakan menata transportasi umum merupakan faktor-faktor yang dapat membuat industri karoseri dapat terus tumbuh.

“Dengan catatan pemerintah tidak ekspor secara utuh sehingga memberikan nilai tambah bagi industri di dalam negeri,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yudi Supriyanto
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper