Bisnis.com, JAKARTA—Pabrikan otomotif asal Korea Selatan mengakui penaikan tarif bea masuk baru tidak akan berpengaruh banyak terhadap harga jual produknya di Indonesia, karena Negeri Ginseng itu sudah melakukan kerjasama free trade agreement.
Penaikan tarif itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No 132/PMK. 010/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK. 011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
Sebelumnya, beleid yang berlaku pada 23 Juli itu sempat menuai ketidakpuasan pelaku industri otomotif. Karena regulasi itu menyasar mobil impor yang didatangkan dari negara-negara non free trade agreement (FTA).
Kenaikan bea masuk itu mencapai 10% untuk semua jenis kendaraan roda empat dan lebih. Dalam peraturan tersebut, terdapat keterangan bea masuk baru itu dikenakan pada produk impor completely knock down (CKD) ataupun completely built up (CBU).
Menurut Wakil Presiden Komisaris PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) Jongkie D. Sugiarto, FTA negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Korea Selatan sudah berjalan setidaknya sejak dua tahun ke belakang.
“Logikanya PMK itu tidak berlaku terhadap produk impor dari Korea Selatan karena sudah FTA. PMK tersebut berlaku hanya bagi negara non FTA dan pasti cukup memberatkan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (2/8).
Jongkie menyebut, hal tersebut akan dirasakan pula oleh pabrikan asal Korea Selatan lainnya, Kia. Di sisi lain dengan adanya FTA dengan Korea Selatan, bisa menjadi salah satu alasan bagi prinsipal untuk menunda dalam melakukan investasi pembuatan pabrik di Indonesia.
Pasalnya, dalam jangka pendek impor memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan mendirikan tempat produksi. Namun menurutnya, dalam rencana jangka panjang pendirian pabrik selalu ada. Mengingat potensi pasar mobil di Indonesia yang cukup besar.
“Pendirian pabrik tinggal tunggu waktu saja kami sudah sering meminta pada prinsipal untuk segera membangun. Tapi mereka selalu menjawab sedang mempelajarinya,” ujarnya.
Saat ini produk Hyundai selain diproduksi di Korea Selatan, dibuat juga di China, India, dan Turki. Dia berharap Indonesia menjadi negara pertama dengan pabrik Hyundai di kawasan Asia Tenggara. Meski belum ada pabrik pembuatan, saat ini Indonesia sudah merakit produk H 1 yang diekspor ke Thailand sekitar 300 unit per bulan.
Presiden Direktur PT HMI Mukiat Sutikno mengamini Jongkie jika beleid baru tersebut tidak akan berpengaruh banyak. Akan tetapi, menurutnya, HMI masih akan terus mempelajari dampak dari implementasi peraturan itu terhadap pasar.
Sebabnya, ada parts kendaraan CKD yang harus diimpor dari negara-negara non perjanjian kemitraan ekonomi. Jumlahnya di kisaran 15% hingga 20% dari komponen CKD yang diimpor.
“Meski dampaknya tidak drastis kami masih harus pelajari karena peraturannya baru keluar. Ada irregular parts CKD dari negara non FTA karena impornya tidak dari satu sumber,” tuturnya.
Ke depan untuk mensiasati komponen yang masih diimpor dari negara-negara non FTA, lanjut dia, pihaknya akan mendatangkan dari kawasan yang melakukan perjanjian. Saat ini produk CKD Hyundai di Indonesia hanya H 1, dan sisanya CBU.
“Strateginya kami kemungkinan akan mencari source yang lain. Bisa langsung dari Korea Selatan,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
