Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Proton Manfaatkan Kunjungan Jokowi Demi Masuk RI

Perusahaan otomotif asal Malaysia Proton dinilai hanya memanfaatkan kunjungan Presiden Joko Widodo untuk mendongkrak kembali penjualannya yang kini sedang dalam kesulitan.

Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan otomotif asal Malaysia Proton dinilai hanya memanfaatkan kunjungan Presiden Joko Widodo untuk mendongkrak kembali penjualannya yang kini sedang dalam kesulitan.

Apalagi setelah kunjungan tersebut, santer beredar isu Proton digadang-gadang akan menjadi mobil nasional di Indonesia.

“Sebenarnya ini saling memanfaatkan kesempatan terkait kedatangan presiden ke sana. Proton itu kan sekarang pasarnya Asean sangat rendah,” kata pengamat otomotif Soehari Sargo saat dihubungi Bisnis, Rabu (25/2/2015).

Dia menuturkan, di awal masa produksi mulai tahun 1985 Proton kerjasama dengan perusahaan otomotif asal Jepang Mitsubishi hingga tahun 2000-an. Namun saat Mitsubishi mengalami kerugian, Proton juga ikut terguncang.

“Itu sebenarnya mobil Mitsubishi diganti logo Proton, tapi 10 tahun kemudian Mitsubishi bangkrut  dan enggak bisa supply ke Proton lagi. Proton kesulitan dan sekarang mau bangkit lagi, makanya saat kebetulan Presiden ke sana dan pak Hendropriyono orang dekat presiden, dengan begitu Proton mencoba masuk kembali ke Indonesia,” ujarnya.

Namun dosen  teknik mesin Universitas Indonesia itu tak yakin pemerintah akan merestui Proton menjadi mobil nasional. Apalagi Menteri Perindustrian Saleh Husein sudah menegaskan bahwa kerjasama Proton Holding Bhd dengan PT Adiperkasa  Citra Lestari, milik AM Hendropriyono, murni  swasta.

Soehari berujar Proton boleh saja mengambil ceruk pasar di Indonesia meski harus siap-siap merugi sebab peminatnya rendah.

Penjualan Proton pada 2014 lalu hanya berkisar 150 unit per tahun, tak sampai 1% dari pangsa pasar domestik sekitar 1,2 juta. Namun dia meminta pemerintah tidak memberikan keistimewaan terkait kerjasama tersebut.

“Pemerintah enggak bisa berikan fasilitas khusus, nanti bisa diprotes, kecuali ini uang pemerintah untuk proyek keperluan pemerintah sendiri seperti beli alutsista. Tapi kalau untuk pasar bebas enggak bisa ada perlakukan khusus,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ropesta Sitorus
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper