Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dirjen IUBTT: Setahun Berlaku, Plafon Harga LCGC Akan Direvisi

Patokan rerata harga kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) Rp95 juta per unit (off the road) perlu diubah sekitar 6 bulan hingga setahun sejak penetapan pertama.
Jika tak ada perubahan plafon harga dikhawatirkan menekan margin keuntungan produsen. /Antara
Jika tak ada perubahan plafon harga dikhawatirkan menekan margin keuntungan produsen. /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Patokan rerata harga kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau  (KBH2) Rp95 juta per unit (off the road) perlu diubah sekitar 6 bulan hingga setahun sejak penetapan pertama.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan itu perlu dilakukan mengikuti pergerakan indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, serta harga bahan baku. Tujuannya untuk menjaga skala keekonomian bisnis perusahaan pemegang merek KBH2.

"Logikanya memang harga ini harus naik, kami masih tunggu waktu yang tepat. [Meski disebutkan harga terjangkau] tapi tak ada ukuran batasan tertingginya, tempe saja tak ada patokan harga tertinggi berapa," tutur Budi kepada Bisnis.com, kemarin.

Plafon Rp95 juta per unit sebelum pajak ditetapkan merujuk kepada inflasi dan kurs mata uang Garuda di pertengahan tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian sekarang angka tersebut memang selayaknya direvisi.

Jika tak ada perubahan plafon harga dikhawatirkan menekan margin keuntungan produsen. Apalagi, agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang bergabung dalam program KBH2 alias low cost and green car (LCGC) telah menanamkan investasi besar mencakup pembangunan fasilitas produksi mobil dan komponennya.

Jika plafon harga Rp95 juta tak berubah dikhawatirkan mengganggu kegiatan produksi karena tak ekonomis dan akhirnya mempengaruhi komitmen ATPM. Pasalnya, setiap perusahan otomotif memiliki keleluasaan dalam memilih lokasi investasi.

Hal tersebut bisa mengganggu realisasi investasi pembangunan pabrik kendaraan dan komponen yang masuk dalam program KBH2 di tahun ke-3 dan ke-4. Sedangkan negara lain, Thailand misalnya, siap melambaikan tangan mengajak prinsipal otomotif menanamkan kapitalnya di tempat mereka.

"Program KBH2 ini syaratnya berat, kalau perusahaan otomotif tidak ikut program ini maka yang rugi kita. Makanya, sekarang mereka [ATPM] sudah pertanyakan soal kenaikan harga ini," ucap Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dini Hariyanti
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper